AS Akhirnya Rilis Visa untuk Presiden dan Menlu Iran ke Majelis Umum PBB

Penahanan visa itu mungkin menjadi sinyal dari Washington untuk meningkatkan permusuhan diplomatik dengan Teheran --yang selama ini terus memanas oleh pakta nuklir JCPOA 2015 hingga serangan terhadap kilang Aramco Arab Saudi terbaru.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa "jika keputusan" ada di tangganya, maka ia akan mengizinkan Rouhani dan menteri luar negerinya, Mohammad Javad Zarif, untuk datang.

"Jika itu terserah aku, aku akan membiarkan mereka datang," kata Presiden Trump.

"Yang pasti, saya tidak ingin membuat orang keluar jika mereka ingin datang," ujarnya.

Tetapi, muncul laporan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyarankan kepada Trump pada hari sebelumnya agar delegasi Iran harus ditolak visanya.

Pompeo sendiri, ketika dikonfirmasi, menolak berkomentar secara khusus tentang kasus itu, dengan mengatakan, "Kami tidak berbicara tentang pemberian atau tidak adanya pemberian visa."

"Jika Anda terhubung dengan organisasi teroris asing, saya tidak tahu," tambahnya.

"Menurut saya itu akan menjadi alasan untuk berpikir apakah mereka harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan yang membahas perdamaian."

Rouhani dan delegasinya telah dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke New York untuk pertemuan tahunan PBB pada Senin 23 September 2019, tetapi, itu sekarang tampak tidak mungkin karena visa yang tak terbit, kata kantor berita IRNA.

"Jika visa tidak dikeluarkan dalam beberapa jam, perjalanan ini mungkin akan dibatalkan," lapor IRNA.

Selama kunjungan terakhirnya ke New York pada pertengahan Juli 2019, Menlu Zarif hanya diizinkan melakukan perjalanan ke PBB, misi PBB Iran, kediaman duta besar Iran untuk PBB dan bandara John F Kennedy di New York.

"Tidak hadirnya Iran akan menunjukkan bahwa berbeda dengan komitmennya untuk PBB dan organisasi internasional dalam kerangka perjanjian, diplomasi tidak memiliki nilai bagi Amerika Serikat," kata IRNA.

"Meskipun Republik Islam Iran belum meninggalkan tempat dan terus melanjutkan diplomasi aktifnya, pemerintah AS harus menjawab perilakunya," tambahnya.