RUU KUHP Bikin Turis Australia Urung Melancong, Bali Minta Dikaji Ulang

Liputan6.com, Bali - Khawatir industri pariwisata di daerahnya anjlok, pemerintah provinsi Bali mendesak DPR RI mengkaji ulang pasal perzinahan dalam RUU KUHP.

Sikap ini diambil menyusul laporan banyaknya pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya asal Australia.

Pembaruan travel advice ke Indonesia oleh pemerintah Australia dalam merespon rencana pengesahan RUU KUHP telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri pariwisata di Bali.

Pasalnya peringatan itu dikabarkan telah memicu banyak warga Australia yang membatalkan rencana mereka untuk berlibur ke Bali karena khawatir dikriminalisasi dengan pasal perzinahan yang diatur dalam RUU KUHP itu.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9/2019) Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan berdasarkan informasi yang dibaca dari salah satu aplikasi booking sistem menyebut banyak turis mancanegara khususnya dari Australia membatalkan kunjungannya dan memilih negara lain seperti Thailand untuk menghabiskan masa liburan.

"Saya sudah dapat informasi secara online terjadi pengalihan market dari tujuannya ke Bali. Itu baru report dari satu perusahaan. Hal ini sangat signifikan. Sangat bahaya untuk market kita. Bisa jadi Oktober, November bisa kosong market kita," ungkapnya seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (24/9/2019).

Ida Bagus Agung Partha Adnyana menambahkan yang lebih mengkhawatirkan kondisi ini berlangsung di saat pasar pariwisata di Bali dan juga kawasan di Asia tengah mengalami penurunan.

Wisatawan asal Australia saat ini menjadi satu-satunya andalan ditengah sepinya pelancong asing asal Eropa dan China.

Oleh karena itu jika aturan dalam RUU KUHP jadi disahkan, maka dapat dipastikan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang akan mengambil keuntungan menampung pelancong Australia yang takut terhadap aturan yang diberlakukan di Indonesia.

"Tentunya hal tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi tamu untuk tidak menggunakan layanan hotel di Bali dan memilih negara lain untuk berlibur," ujarnya.

Kekhawatiran ini dibenarkan oleh Win Wan Nur, seorang pemilik jasa pemandu wisata di Bali yang biasa melayani turis asing.

"Berita soal dampak pasal perzinahan di RUU KUHP ini memang hebohnya di Australia saja, Jadi memang ada beberapa yang katanya batal datang dan beralih ke Thailand."

"Rekan-rekan yang selama ini banyak melayani turis asal Australia dan umumnya itu yang ada di Bali selatan seperti Kuta, Uluwatu itu sudah sangat was was, semua merasa khawatir." ungkap Wan.

Win Wan Nur yang sudah terjun di dunia pariwisata Bali sejak 2005 menilai meski dampaknya saat ini belum terlalu terasa, namun jika kontroversi pasal perzinahan dalam RUU KUHP ini terus berlangsung maka negara lain juga akan mengikuti jejak Australia menerbitkan travel advice.

"Sekarang kan memang baru Australia tapi takutnya pemberitaan dan informasi seperti itu juga didengar orang Eropa dan akan membuat mereka takut dan malas juga ke Indonesia."

"Pembuat keputusan di Jakarta itu harusnya paham kalau industri pariwisata itu sangat sensitf isu, sedikit saja diterpa isu dampaknya akan langsung terasa."

"Bali ini kan udah stabil dan citranya juga baik. Bali itu toleran, indah, aman, kalau mereka goyang dengan isu yang seperti itu, kita jualan apa dong disini." tambahnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: