Demo Perubahan Iklim Terbesar di Selandia Baru, Murid-Pekerja Ikut Serta

Surat terbuka yang ditandatangani 11 ribu warga Selandia Baru dikirim ke parlemen Selandia Baru pada Jumat 27 September 2019. Melalui surat tersebut warga menyerukan pada pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat iklim. 

Ditujukan agar mengikuti langkah sejumlah dewan parlemen yang ada di seluruh negeri.

Salah seorang koordinator nasional School Strike 4 Climate, Raven Maeder menyebutkan urgensi aksi yang dilakukan serta alasannya atas dikirimkannya surat ke parlemen. 

"(Dewan) perwakilan kami perlu menunjukkan kepada kita tindakan yang bermakna dan aksi segera yang dapat melindungi masa depan kita di planet ini," kata Raven Maeder.

“Tidak ada hal lain yang menjadi masalah jika kita tidak bisa menjaga Bumi untuk generasi sekarang dan mendatang. Ini rumah kita," ujar Maeder.

Organisator demo perubahan iklim di North Island Sophie Handford yang berusia 18 tahun mengatakan kepada RNZ bahwa dia memperkirakan 50.000 orang akan ikut demo.

“Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk dilewatkan begitu saja. Kita akan berada di depan pintu parlemen lebih banyak lagi sampai kita melihat tindakan yang diperlukan,” tutup Sophie Handford.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengambil peran utama di panggung global dalam perang melawan krisis iklim. Kemudian, menyebut langkahnya sebagai "momen bebas-nuklir" generasi pada generasinya.

Dalam pidato utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  Perubahan Iklim di New York, Ardern dengan nada optimistis mengatakan pesimisme menyebabkan apatis. 

"Anda mungkin berpendapat bahwa berdasarkan lintasan kami saat ini, sekarang bukan saatnya untuk optimisme," kata Ardern.

"Tetapi jika kita hanya berbicara tentang hilangnya massa gletser atau naiknya permukaan laut, kita menghadapi risiko masyarakat yang percaya semua hilang dan bahwa itu sudah terlambat,” ujar Jacinda Ardern.

“Itu tidak terlambat,” pungkas Perdana Menteri Selandia Baru tersebut.

Diketahui, di bawah kepemimpinan Ardern, Selandia Baru telah menetapkan tujuan untuk menjadikan negara itu nol karbon pada tahun 2050.

Sementara itu, pada Rabu 25 September 2019 malam di New York, Jacinda mengumumkan inisiatif perdagangan iklim. Yaitu untuk menghapus tarif pada teknologi hijau dan memotong subsidi bahan bakar fosil.

Hal tersebut diumumkan bersama dengan para pemimpin dari Fiji, Islandia, Norwegia dan Kosta Rika di Markas PBB. Dengan pembicaraan resmi yang dilakukan, diharapkan bisa dimulai tahun depan dan mencapai status perjanjian pada akhirnya. 

"Ada kebutuhan mendesak dan kritis untuk peningkatan aksi global jika kita ingin membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri," kata Ardern.

"Kasus untuk menggunakan aturan perdagangan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar fosil sangat menarik,” tambah PM Selandia Baru. 

Namun, Ardern dikritik pekan ini karena gagal mengangkat topik perubahan iklim dalam pertemuan bilateral pertamanya dengan Presiden AS, Donald Trump. 

Selandia Baru tertinggal di belakang banyak negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) lainnya dalam tindakan ramah iklim dasar. Tindakan tersebut seperti daur ulang dan ketergantungan pada bensin dan kendaraan diesel.

Reporter: Hugo Dimas