Respons Rangkaian Demo, Pemerintah Irak Blokir Internet hingga Siagakan Militer

Pada Rabu 3 Oktober, pihak berwenang mengerahkan pasukan kontraterorisme di Nasiriya setelah polisi "kehilangan kendali" ketika pertempuran senjata meletus antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, sumber kepolisian mengatakan kepada kantor berita Reuters.

Jam malam kemudian diberlakukan di Nasiriya dan dua kota selatan lainnya, Amara dan Hilla, mereka menambahkan.

Sementara itu, observatorium penyumbatan internet NetBlocks mengatakan cakupan online telah terputus di sebagian besar negara, termasuk Baghdad, dengan konektivitas turun di bawah 70 persen.

Di ibu kota, Lapangan Tahrir ditutup pada hari Rabu oleh tentara bersenjata berat dan puluhan polisi anti huru hara, dengan beberapa demonstran berkumpul di perimeter. Sejumlah besar demonstran, termasuk lulusan universitas, telah berunjuk rasa di sana sejak Selasa.

Semua unit militer ditempatkan dalam siaga tinggi, kata kementerian pertahanan.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa 2 Oktober, perdana menteri telah menjanjikan pekerjaan bagi lulusan yang menganggur dan menginstruksikan kementerian perminyakan dan badan pemerintah lainnya untuk mulai memasukkan kuota 50 persen untuk pekerja lokal dalam kontrak berikutnya dengan perusahaan asing.

Namun belum jelas bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan. Sementara, Menurut Bank Dunia, pengangguran kaum muda di Irak lebih dari 20 persen.

Presiden Irak Barham Salih, dalam sebuah posting di Twitter Selasa malam, juga mengingatkan pasukan keamanan bahwa "protes damai adalah hak konstitusional". Dia menambahkan: "Anak-anak muda Irak kami mencari reformasi dan pekerjaan, dan tugas kami adalah untuk memenuhi tuntutan yang sah ini."

Parlemen juga telah memerintahkan penyelidikan atas kekerasan tersebut dan komite HAM-nya mengkritik pasukan keamanan atas "penindasan" mereka terhadap demonstrasi.

Ali al-Nashmi, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Mustansiriya di Baghdad, menggambarkan protes terbaru sebagai "yang paling serius yang telah kita lihat."

"Para pengunjuk rasa meningkatkan banyak slogan - mereka menginginkan pekerjaan, mereka ingin memerangi korupsi, mereka ingin listrik. Mereka tidak memiliki satu slogan atau satu pemimpin. Mereka mencari segalanya. Dan mereka bukan pengikut agama tertentu atau partai politik. Karena itu akan sulit untuk mengendalikan atau bernegosiasi dengan mereka."

Pada Rabu malam, Moqtada al-Sadr, seorang pemimpin Syiah yang berkuasa yang telah memimpin demonstrasi sebelumnya, menyerukan "protes damai dan pemogokan umum" setelah menyerukan penyelidikan atas kekerasan.

Yusuf Alabarda, seorang analis yang berbasis di Ankara Turki, menyebut situasi di Irak "sangat rapuh".

"Ini adalah negara yang dilanda perang, sangat dekat dengan negara yang gagal. Dan menjadi objek persaingan penanaman pengaruh antara Amerika Serikat, Iran dan Turki. Dan untuk alasan ini, situasi di Irak sangat rapuh," katanya kepada Al Jazeera.

Namun, "dalam jangka pendek, pemerintah ini tidak akan dapat mengubah situasi ekonomi," katanya. "Tetapi mengubah pemerintah tidak akan membantu memerangi masalah ekonomi, korupsi, terorisme atau ancaman keamanan."

PBB menyatakan keprihatinannya atas kekerasan dan mendesak agar tenang. Sementara perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB untuk Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan bahwa publik memiliki hak untuk berdemonstrasi.