Larangan Masker Sah Picu Amarah Pendemo, Layanan Kereta Hong Kong Ditangguhkan

Ricuh Unjuk Rasa di Stasiun MTR Hong Kong — Demonstran menggunakan laser pointer saat berunjuk rasa di Stasiun MTR Yuen Long, Hong Kong, Rabu (21/8/2019). Unjuk rasa berkelanjutan ini menyoroti tergerusnya kebebasan di Hong Kong setelah diserahkan Inggris ke Cina pada 1997. (AP Photo/Kin Cheung)

Liputan6.com, Hong Kong - Semua layanan kereta di Hong Kong termasuk jalur ke bandara ditangguhkan pada Sabtu 5 Oktober 2019. Langkah itu diterapkan setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa mengakibatkan stasiun kereta bawah tanah dirusak.

"Semua layanan MTR (Mass Transit Railway atau layanan kereta Hong Kong) yang mencakup Heavy Rail termasuk Airport Express, Light Rail, dan bus MTR tidak dapat dilanjutkan lagi pagi ini," kata MTR Corporation dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (5/10/2019).

"Setelah pecahnya kekerasan di beberapa distrik, staf pemeliharaan harus memastikan keselamatan mereka sendiri sebelum mereka dapat melakukan perjalanan ke stasiun yang rusak untuk memeriksa dan menilai tingkat kerusakan di stasiun kami, dan untuk melakukan pekerjaan perbaikan," ungkap operator kereta api kota mengatakan, menambahkan bahwa penutupan akan ditinjau hari Sabtu nanti.

Semua layanan kereta api Hong Kong ditangguhkan pada hari Jumat di tengah protes kekerasan yang dipicu oleh larangan pengunjuk rasa mengenakan masker wajah, karena pemerintah memberlakukan kekuatan darurat yang tidak digunakan dalam lebih dari setengah abad.

Larangan itu bertujuan untuk memadamkan hampir empat bulan kerusuhan tetapi malah memicu bentrokan dan sumpah penentangan yang meluas, dengan seorang bocah lelaki berusia 14 tahun dilaporkan ditembak dan terluka.

Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan dia membuat perintah berdasarkan Emergency Regulations Ordinances - ketentuan era kolonial yang memungkinkan dia untuk melewati legislatif dan membuat undang-undang apa pun selama masa darurat atau bahaya publik.

"Kami percaya bahwa undang-undang yang baru akan menciptakan efek jera terhadap para demonstran dan perusuh yang memiliki kekerasan, dan akan membantu polisi dalam penegakan hukum, kata Lam, Jumat.

Emergency Regulations Ordinance era kolonial diperkenalkan pada 1922, memberikan wewenang kepada pemimpin kota untuk membuat peraturan apa pun yang menurutnya berguna untuk kepentingan khalayak, jika sifatnya darurat atau membahayakan publik.

Demonstran anti-pemerintah yang bertopeng disebut menodai perayaan Hari Nasional China pada Selasa kemarin, dengan merusak fasilitas umum di seluruh Hong Kong.

Keributan itu mendorong polisi menembakkan peluru tajam ke arah massa, bahkan ada seorang siswa yang terkena di dadanya. 269 orang diringkus karena diklaim memiliki banyak pelanggaran, termasuk kerusuhan.

Sumber itu mengatakan, kekerasan pada 1 Oktober membuat undang-undang anti-topeng menjadi masalah mendesak. "Kami tidak bisa menunggu Dewan Legislatif, yang akan bertemu paling awal pada 16 Oktober," katanya.

Mengutip SCMP, Lam juga disebutkan mengatakan dia tidak meminta persetujuan dari Beijing untuk menerapkan undang-undang itu dalam perjalanannya baru-baru ini untuk perayaan Hari Nasional, dan mengatakan undang-undang adalah langkah menuju penyelesaian situasi dan memulihkan stabilitas Hong Kong. Sejak pengumuman itu, orang-orang turun ke jalan dan menghalangi jalanan di Central dan Kowloon Tong.

Protes Hong Kong tersulut oleh rencana yang sekarang sudah dihilangkan untuk memungkinkan ekstradisi ke daratan, yang memicu kekhawatiran erosi kebebasan yang dijanjikan di bawah sistem "satu negara, dua sistem".

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan Juga Video Berikut Ini:

Pengunjuk rasa di Hong Kong kembali melakukan aksi demo di area kedatangan Bandara Internasional Hong Kong, mulai Jumat (9/8) sore waktu setempat.

2 dari 2 halaman

Asal Usul Pemicu Larangan Masker untuk Pendemo

Demo pro-demokrasi Hong Kong dimulai daat perayaan HUT ke-70 RRC (Vincent Thien / AP PHOTO)

Setelah Beijing dan para pemimpin lokal mengambil tindakan keras, demonstrasi berubah menjadi gerakan yang lebih luas yang menyerukan kebebasan yang lebih demokratis dan akuntabilitas polisi.

Para pengunjuk rasa kemudian menggunakan masker wajah untuk menghindari identifikasi dan respirator untuk melindungi diri dari gas air mata.

Larangan itu muncul setelah aksi kekerasan terburuk tahun ini, ketika China merayakan HUT ke-70 pada Selasa 1 Oktober. Selama bentrokan itu, seorang petugas menembak dan melukai seorang remaja - penembakan pertama sejak demonstrasi dimulai.

Undang-undang baru itu mengancam siapa pun yang mengenakan topeng saat protes hingga satu tahun penjara.

Larangan itu tak berpengaruh pada aksi Jumat 4 Oktober, dan dinilai tidak akan menyelesaikan kekacauan dikota.

"Anak-anak muda mempertaruhkan nyawa mereka," kata seorang pekerja kantor berusia 34 tahun yang mengenakan masker bedah, yang memberikan nama depannya sebagai Mary, kepada AFP.

"Mereka tidak keberatan dipenjara selama 10 tahun, jadi memakai topeng bukanlah masalah."