Demo Pecah Menuntut Penangkapan Menteri Kehakiman Korea Selatan

Cho Kuk, Menteri Kehakiman Korea Selatan. (Liputan6.com/AFP) — Cho Kuk, Menteri Kehakiman Korea Selatan, yang dituntut demonstran untuk dipenjarakan karena tuduhan isu korupsi. (Liputan6.com/AFP)

Liputan6.com, Seoul - Pada Rabu, 9 Oktober 2019 lalu, para kelompok konservatif melakukan demonstrasi untuk menyerukan ditangkapnya Menteri Kehakiman Korea Selatan, Cho Kuk serta permintaan pengunduran diri Presiden Moon Jae-in di Pusat Kota Seoul untuk minggu kedua berturut-turut.

Presiden Moon menunjuk Cho sebagai menteri kehakiman pada bulan lalu, dan dipercaya bisa mempelopori upaya reformasi penuntutan. Namun, nyatanya Cho dirudung sejak masa pencalonannya, oleh tuduhan korupsi yang berputar-putar di sekitar keluarganya. Sesuai yang dikutip dari Upi Kamis, (10/10/2019).

Unjuk rasa tersebut diselenggarakan oleh Jeon Gwang-hoon, ketua Dewan Kristen Korea, dan Hwang Kyo-ahn, ketua oposisi Partai Kebebasan Korea, menarik ratusan ribu orang ke Lapangan Gwanghwamun Seoul pada hari libur nasional di Korea Selatan.

Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar berusia setengah baya dan lanjut usia, meneriakkan "Pengunduran Diri Moon!" dan "Tangkap Cho Kuk!" saat mereka melambaikan tanda-tanda dan bendera Korea. Banyak juga yang mengkritik Moon sebagai simpatisan Korea Utara.

"Kami ingin Moon Jae-in keluar," kata pemrotes Scott Chang (68). "Dia pembohong dan kita tidak bisa percaya padanya," tambahnya.

2 dari 3 halaman

Nama Presiden Ikut Tercoreng

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (AP/Jon Gambrell)

Skandal Cho Kuk mencoreng nama baik Presiden Moon yang memenangkan kursi kepresidenan pada 2017 lalu, dengan citra baik yang dibangun berdasarkan transparasi di tengah pendakwaan mantan presiden Park Geun-hye atas dugaan korupsi.

Peringkat persetujuan Moon turun pekan ini menjadi 44,4 persen, menurut survei yang dirilis pada Senin, 7 Oktober 2019 oleh Pollster Realmeter. Jumlah persetujuan turun 2,9 poin dari pekan sebelumnya dan merupakan titik terendah Moon sejak pelantikannya.

Moon menanggapi tentang perpecahan politik yang semakin dalam untuk pertama kalinya pada Senin, 7 Oktober 2019 lalu dengan mengatakan hal seperti ini "tidak diinginkan," dan bahwa keretakan politik bergerak melampaui "diskusi produktif."

"Terlepas dari berbagai macam pendapat, reformasi penuntutan ini sangat mendesak. Hal ini karena reformasi tersebut adalah permintaan rakyat," ujar Presiden Moon.

3 dari 3 halaman

Dugaan Korupsi Terus Menyelimuti Cho Kuk

Ilustrasi bendera Korea Selatan — Ilustrasi Korea Selatan (iStock)

Cho Kuk sebelumnya menyusun sebuah rencana untuk mereformasi kantor kejaksaan. Ia bertujuan mengurangi kekuatan kantor tersebut untuk melakukan penyelidikan khusus dan mengadopsi langkah-langkah untuk perlindungan hak asasi manusia. Memang sudah lama, para kritikus mengklaim bahwa jaksa penuntut menggunakan terlalu banyak keleluasaan dan bahwa penyelidikan mereka bermotivasi politik.

Namun, para lawan politik Cho mempertanyakan kesesuaiannya untuk kantor itu ketika Cho sendiri terselimuti dengan tuduhan yang berputar disekitarnya.

"Bagaimana ia bisa bertanggung jawab atas kementrian kehakiman, ketika dia telah melanggar aturan?" ujar Jiyeon Ihn, kepala juru bicara partai politik konservatif. "Moon Jae-in harus turun dan Cho harus ditangkap," tambahnya.

Jaksa Korea Selatan telah meluncurkan penyelidikan atas investasi dipertanyakan dalam dana ekuitas swasta terkait dengan keluarga Cho saat ia menjadi sekretaris presiden, setelah penangkapan seorang kerabat Cho yang diduga mengoperasikan dana tersebut.

Cho dan istrinya juga dituduh memalsukan dokumen untuk membantu putri mereka mendapatkan izin masuk ke sekolah kedokteran. Rumah menteri kehakiman digerebek oleh jaksa penuntut bulan lalu dan istri Cho telah dipanggil untuk ditanyai tiga kali. Namun, Cho menyangkal semua tuduhan tersebut.

Reporter: Windy Febriana