WNI di Australia Kecewa pada Jokowi Soal UU KPK hingga Isu HAM RI, tapi...

Amrih Widodo, warga Indonesia lainnya di Canberra mengatakan sosok Presiden Joko Widodo sebagai "pragmatis" dan masih "kurang memiliki visi dan kurang 'ngotot'.

Ia membandingkannya di tahun 2014, saat Presiden Jokowi membentuk kabinet pertamanya, yang pertama kali dihubunginya untuk konsultasi adalah KPK.

"Sekarang ia malah kemungkinan akan menyetujui undang-undang yang berpotensi melemahkan KPK," kata Amrih yang juga peneliti di School of Culture, History and Language di Australian National University.

"Dan menjadi sesuatu yang bersejarah dan aneh dengan masuknya Gerindra ke pemerintahan."

Suprapti dan Amrih masih optimis jika pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo akan membawa perubahan.

Bagi Amrih, harapan terbesar adalah rakyat sendiri, setelah melihat banyaknya anak-anak muda yang menjalankan bisnis tapi tetap berkontribusi pada kegiatan sosial.

Sementara itu, Suprapti McLeod juga mengatakan bahwa Jokowi harus tetap mendengarkan suara rakyat dan sebaiknya "tidak mengurus urusan pribadi" warganya dengan pengesahan RUU KUHP, yang mengandung peraturan soal perzinahan dan kumpul kebo.

Sepanjang tahun lalu, Indonesia telah dianggap kurang melindungi hak-hak warganya, terutama masalah intoleransi dan kebebasan mengeluarkan pendapat, seperti yang dilaporkan lembaga Human Rights Watch.

Karenanya menurut Yuniar Aristia, mahasiswi S3 Kriminologi di RMIT University, Melbourne, masalah hak asasi manusia perlu lebih diperhatikan oleh pemerintahan baru.

"Masalahnya sekarang banyak sekali penindakan atas kasus kriminal yang tidak disertai upaya preventif dari akar untuk mencegah kejahatan atau [tindakan] kriminal itu terjadi," ujarnya.

Sejumlah nama telah dijatuhi pasal pencemaran baik saat mencoba mengkritik pemerintah atau pejabat, terutama menjelang Pemilihan Umum 2019, diawali dari perdebatan di jejaring sosial yang juga berujung pada perpecahan di kalangan pertemanan dan keluarga.

Hendro Fujiono, warga Indonesia di Australia Barat, membangkitkan semangat persatuan harus menjadi prioritas pemerintahan baru.

Hendro yang bekerja sebagai konsultan manajemen di kota Perth juga mengaku seringkali mengalami kesulitan untuk meyakinkan calon investor Australia untuk berinvestasi di Indonesia.

"Meningkatkan iklim berinvestasi yang baik dimulai dengan memiliki narasi yang jelas dan terfokus mengenai apa yang Indonesia tawarkan," ujarnya saat ditanya harapan pada Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo telah diakui banyak warga dengan keberhasilannya dalam pembangunan, khususnya infrastruktur, tetapi sebagian masih merasa kualitas pembangunan terhambat oleh lemahnya sumber daya manusia.

"Yang harus ditingkatkan adalah kecerdasan sosial, masyarakat harus lebih banyak di-edukasi soal keuangan, cara mencari uang," kata Immanuel Bryan Kafa, mahasiswa Indonesia di Kaplan Business School, Sydney.

Presiden Joko Widodo akan dilantik pada hari Minggu (20/10/2019) yang juga dilaporkan akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Kehadiran Perdana Menteri Australia di pelantikan Presiden RI telah menjadi sebuah tradisi sejak pemerintahan PM John Howard yang datang ke pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004.