Hong Kong Resmi Cabut RUU Ekstradisi Pemicu Krisis Rangkaian Demonstrasi

Liputan6.com, Hong Kong - Legislatif Hong Kong, pada 23 Oktober 2019, secara resmi mencabut RUU ekstradisi kontroversial yang telah memicu berbulan-bulan kerusuhan. RUU itu, yang akan memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke daratan China, memicu kemarahan ketika diperkenalkan pada April 2019.

Ratusan ribu orang turun ke jalan sejak itu, dan RUU akhirnya dicabut total, demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (23/10/2019).

Namun para pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi secara teratur, yang mendorong gerakan pro-demokrasi secara lebih luas.

Ini adalah krisis terburuk bagi Hong Kong sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada 1997.

Ini juga menghadirkan tantangan serius bagi para pemimpin China di Beijing, yang menggambarkan para demonstran sebagai separatis berbahaya dan menuduh kekuatan asing mendukung mereka.

RUU yang diusulkan akan memungkinkan Hong Kong mengekstradisi tersangka kriminal ke tempat-tempat yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, termasuk China daratan, Taiwan dan Makau.

Kritikus menilai, ekstradisi ke China bisa membuat orang ditahan secara sewenang-wenang dan diadili secara tidak adil.

Penarikan resmi RUU itu hanya memenuhi satu dari lima tuntutan utama yang ditekankan oleh beberapa pengunjuk rasa, yang sering meneriakkan "lima tuntutan, tidak satu pun kurang" di jalan-jalan Hong Kong, antara lain: menolak pelabelan demonstrasi sebagai kerusuhan; amnesti bagi demonstran yang ditangkap; penyelidikan independen atas dugaan brutalitas polisi; dan implementasi hak pilih universal.

Carrie Lam, pemimpin Hong Kong yang diperangi, bersikeras bahwa tuntutan lain oleh pemrotes berada di luar kendalinya.

Simak video pilihan berikut: