RI - Maroko Teken 4 Memorandum Kerja Sama Ekonomi hingga Anti-Terorisme

Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA) RI - Maroko sebaiknya dilakukan secepatnya. Ia berharap bisa memulainya sebelum akhir tahun ini.

"Dengan PTA tersebut, hambatan tarif perdagangan dapat dihilangkan. Selain itu juga bisa memperluas akses pasar manufaktur unggulan yang mempunyai potensi cukup besar di Maroko seperti tekstil, karet, sepatu, elektronik, perabot rumah tangga dan furnitur," papar Menteri Retno.

Selain hal itu, ia juga menyatakan kesiapan Indonesia dalam menyuplai minyak sawit, teh dan kopi untuk kebutuhan dalam negeri Maroko.

Selain itu, industri halal juga sangat berpotensial bagi kedua negara. Retno Marsudi menyatakan bahwa pada 2017, industri halal telah mencapai US$2,1 T dan diperkirakan akan mencapai US$3 T pada 2023 mendatang. 

Maka dari itu, Menlu Retno juga turut mengundang Maroko untuk berpartisipasi dalam Halal Summit pada November 2020.

Kerja Sama di Bidang Farmasi hingga Pertanian

Bidang lain yang turut dibahas adalah vaksin dan farmasi. 

Kini, BUMN farmasi dan vaksin Indonesia telah siap untuk melakukan kerja sama serta memenuhi kebutuhan vaksin dan farmasi di Maroko, Afrika.

Tak hanya itu, kesiapan BUMN dan swasta Indonesia juga meliputi pembangunan infrastruktur dan transportasi di Maroko seperti jalanan, jembatan, rel kereta dan perumahan.

Lebih dari itu, dengan menjajaki joint venture antara perusahaan pupuk untuk investasi fosfat turut menjadi bisnis yang menguntungkan kedua pihak.

Bahas Isu Regional, Maroko Ingin Jadi Mitra ASEAN

Tak ketinggalan, isu regional dan internasional pun jadi topik yang dibahas oleh kedua pihak.

"Saya tegaskan bahwa Indonesia menginginkan Timur Tengah menjadi kawasan yang damai, stabil dan sejahtera. Tidak akan ada perdamaian dunia jika tak ada perdamaian di Timur Tengah," ujar Retno Marsudi terkait isu yang kini berlangsung di Timur Tengah.

Lewat pernyataan Menlu Retno, Indonesia mengharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian melalui dialog.

Perihal isu Sahara Barat, Indonesia mendorong semua pihak untuk berdialog dan mendukung proses yang diprakarsai PBB dalam upaya damai. 

Dalam kaitannya dengan ASEAN, Maroko mengajukan keinginannya untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN melalui Indonesia.

Maroko menghargai posisi Indonesia yang konsisten dalam lingkup internasional dan juga bersedia mendukung kedaulatan serta kesatuan Indonesia.

"Untuk Palestina, saya menekankan bahwa solusi dari kedua negara merupakan satu-satunya solusi. Kita ingin perdamaian yang lestari," kata Menlu Retno.

Indonesia dan Maroko turut menandatangani MOU mengenai pertukaran informasi intelijen keuangan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Dalam hal pemerangan radikalisme dan juga tentunya lebih jauh lagi tentang penanggulangan terorisme, MOU yang sudah kita tandatangani hari ini akan menjadi awal yang sangat baik sekali bagi kerja sama yang intensif," jelas Menlu Maroko. 

Kedua negara muslim ini juga berkomitmen untuk mempromosikan wajah Islam yang moderat dan toleran.

"Kita mempunyai kesamaan yang cukup banyak terlebih dari sisi moderasi kita, Islam yang moderat dan pandangan terhadap isu dunia dan regional yang didasari sebagai ajaran negara Islam," ujar Menlu Maroko, Nasser Bourita. 

Menurutnya, kesamaan hal tersebut dapat menjadi modal utama yang kuat dari segala bentuk kerja sama. 

Lebih lanjut mengenai masalah terorisme, Suhardi Alius selaku Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa kedua negara akan bekerja sama lebih banyak lagi dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terorisme karena Maroko juga ditimpa cukup banyak masalah terkait radikalisme.

"Bersama dengan Menteri Dalam Negeri, kami akan bertukar informasi tentang langkah-langkah pencegahan radikalisme karena kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan jadi lebih baik kita sharing," ujar Suhardi Alius.

Ia menambahkan bahwa hingga kini Maroko belum memiliki solusi yang tepat terkait masalah Suriah, maka dari itu pertukaran informasi akan menjadi langkah awal yang penting bagi kedua pihak.

Selain itu, kerja sama antar kementerian juga akan dilakukan karena ia mengaku BNPT tidak dapat bergerak sendiri.