Bahas Isu Papua dengan Senat Australia, DFAT: Situasi di Sana Kompleks

Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia menyatakan telah menyampaikan pandangannya agar Pemerintah Indonesia membolehkan masuknya komisioner HAM PBB ke Papua untuk mendapatkan gambaran situasi yang terjadi di lapangan. Bahkan dalam pertemuan PM Scott Morrison dengan Presiden Jokowi di Jakarta, isu Papua juga turut disinggung.

Hal ini terungkap pada Kamis (24/10/2019) lalu ketika Senator Mehreen Faruqi mengangkat isu Papua dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT).

Rapat yang disiarkan langsung melalui TV Parlemen Australia dihadiri Menlu Marise Payne dan jajaran DFAT, termasuk Julie Heckscher dari Divisi Asia Tenggara.

"Apa pandangan Pemerintah Australia terhadap situasi terbaru kerusuhan yang terjadi di Papua," tanya Senator Faruqi dari Partai Hijau.

Atas pertanyaan tersebut, Menlu Marise Payne mempersilahkan Julie Heckscher untuk menjawabnya.

"Situasi di propinsi-propinsi Papua jelas sangat kompleks," ujar Heckscher yang kemudian memaparkan situasi secara kronologis sejak adanya serangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus lalu, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Rabu (30/10/2019).

"Namun pada awal September bisa dikatakan situasi mulai tenang, hingga pada 20 September terjadi lagi aksi protes massal di sebagian wilayah Papua, dan pada 23 September berubah menjadi penuh kekerasan," jelasnya.

Dia mengatakan informasi yang diperoleh Pemerintah Australia melalui Kedubes di Jakarta hingga awal Oktober menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 37 orang, terdiri atas warga non-Papua dan Papua.

"Dan di tempat seperti Wamena tampaknya korban tewas itu umumnya warga non-Papua," jelas Heckscher.

Senator Faruqi yang dapilnya berasal dari New South Wales ini kemudian bertanya, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Australia terkait situasi tersebut, serta disampaikan pada level apa.

Menlu Marise Payne menimpali bahwa PM Scott Morrison telah berbicara langsung dengan Presiden Jokowi mengenai isu Papua dalam pertemuan mereka di sela-sela pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober.

"Apakah Australia meminta Indonesia untuk membolehkan Komisioner HAM PBB berkunjung ke Papua?" tanya Senator Faruqi.

"Jawabannya ya... Secara konsisten kami mendorong Pemerintah RI untuk membolehkan, bukan saja Komisioner HAM PBB tapi juga pihak lainnya karena hal itu merupakan cara yang baik untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan," papar Heckscher.

"Apakah Pemerintah akan meminta akses bagi para diplomat Australia untuk berkunjung ke Papua?" tanya Senator Faruqi lagi.

"Senator, kami telah meminta akses," jawab Heckscher seraya menambahkan, hubungan Australia-Indonesia agak berbeda dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya, karena jauh lebih kuat dan begitu banyak kerjasama yang sedang berjalan di berbagai bidang.

"Barangkali kita satu-satunya Kedubes yang secara berkala mengunjungi Papua sebelumnya, bukan saja karena kita mengerjakan proyek-proyek pembangunan di sana," katanya.

Namun Heckscher mengakui beberapa waktu terakhir pihak Australia tidak bisa masuk lagi ke Papua sehingga telah meminta agar diberikan akses kembali, begitu situasinya memungkinkan.

Simak video pilihan berikut: