Jokowi Akan Angkat Masalah Limbah Plastik hingga Terorisme pada KTT ASEAN Ke-35

Spesifik mengenai re-ekspor kontainer limbah, Teuku Fauziyah selaku Plt Jubir Kemlu mengatakan, Kemlu telah menindaklanjuti instruksi dari Presiden Jokowi. Maka dari itu, Menlu Retno telah memberi perintah kepada sejumlah pejabat untuk memanggil para duta besar negara tempat kontainer itu berasal. 

Dipanggilnya beberapa duta besar oleh pihak Kemlu, membuat mereka berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kontainer berisi limbah. 

Kemlu menegaskan bahwa ini merupakan masalah yang ditangani secara serius, sehingga Kemlu akan terus mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh negara tersebut. 

"Memang bila atau jika kajian ke depan tidak ada langkah kooperatif, maka pemerintah akan diingatkan kembali bahwa hal tersebut tidak dipenuhi dan akan ada langkah korektif, katakanlah seperti mengingatkan kembali, memberi nota peringatan dll," ujar Fauziyah di kantornya pada Rabu (30/10/2019).

Ia menambahkan, terkait masalah ini, sebenarnya harus ada kerja sama dari kedua pihak baik negara pengimpor dan pengekspor. Indonesia sebagai negara pengimpor juga harus memastikan bahwa tidak ada bahan berbahaya yang terkandung dalam ekspor tersebut. Sedangkan, bagi negara pemilik kontainer tersebut, mereka harus memastikan bahwa tidak akan ada limbah berbahaya yang tertinggal di pelabuhan.

Pihak Indonesia mengharapkan para dubes yang telah menerima peringatan bisa ikut mengingatkan para perusahaan yang mengirim limbah itu untu membawa kembali ke negerinya.

Jose Tavares selaku Dirjen Kerja Sama ASEAN mengatakan bahwa Indonesia siap untuk menjelaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mungkin akan dibahas oleh beberapa negara tetangga. 

Menurutnya, negara lain perlu mengetahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan serius terhadap masalah tersebut dengan menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk beberapa perusahaan. 

Selain itu, terorisme juga akan diangkat karena dianggap masih mengancam stabilitas banyak negara. Hal tersebut mungkin saja dibahas secara khusus lantaran banyak negara yang mengalami tantangan yang sama termasuk para warga negara yang terlibat dalam keanggotaan kelompok militan.