Polusi Udara Buruk di New Delhi, Pemerintah Bagikan 5 Juta Masker untuk Anak-Anak

Polusi Udara di India. (Source: AP/ Manish Swarup)

Liputan6.com, New Delhi - Lima juta anak-anak di New Delhi akan diberikan masker penutup wajah oleh pemerintah karena kini, ibukota dari India tersebut sedang dilanda polusi udara yang sangat buruk sekaligus beracun. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat sekolah-sekolah terpaksa ditutup untuk beberapa waktu.

Dikutip dari CNN, Sabtu (2/11/20190, New Delhi memang telah diklasifikasikan sebagai kota paling berpolusi di dunia dimana tingkat polusi berbahayanya mencapai 743 partikel dari PM2,5 per meter kubik pada indeks kualitas udara di beberapa daerah. Sedangkan, angka diatas 100 sudah dianggap tidak sehat.

"Jika udara seperti itu berlangsung selama 48 jam, pihak berwenang akan mengadakan tindakan darurat yang diadakan pertama kali pada tahun ini," kata Pusat Kontrol Polusi.

Tindakan tersebut meliputi penutupan sekolah, menghentikan kerja konstruksi, melarang truk untuk masuk ke wilayah kota dan menerapkan aturan ganjil genap pada kendaraan pribadi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kualitas udara Jakarta terburuk sedunia, Gubernur Anies Baswedan janji akan kurangi sumber polusi dari asap kendaraan bermotor.

2 dari 3 halaman

Pembagian Masker

Masker yang dibagikan pemerintah India. (Source: Twitter/@ArvindKejriwal)

Pada Jumat (1/11), Menteri New Delhi, Arvind Kejriwal mengumumkan bahwa pemerintah mulai membagikan lima juta masker wajah kepada para siswa-siswi di kota tersebut.

Kejriwal telah menyambangi kantor pemerintahan Punjab dan Haryana yang katanya juga terlibat di balik polusi yang menimpa New Delhi lantaran para petani di wilayah tersebut membakar hasil tani walaupun sudah dilarang sebelumnya.

Kualitas udara di New Delhi kian memburuk sepanjang tahun ini. Selain pembakaran hasil tani, polusi semakin memburuk ketika para warga juga membakar petasan saat perayaan Diwali yang dirayakan besar-besaran oleh orang Hindu.

3 dari 3 halaman

Diberlakukan Aturan Ganjil-Genap

Bahkan sebelum kualitas udara menjadi seburuk sekarang, pemerintah telah memberi sinyal serta peringatan dengan menyampaikan wacana pembelakuan aturan ganjil genap untuk kendaraan pribadi. Aturan tersebut terpaksa diberlakukan untuk pertama kalinya sejak 2016, yang artinya lebih dari empat juta kendaraan ikut berkontribusi dalam menyumbang polusi detiap harinya.

Ia menambahkan bahwa siapapun yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sebesar 4.000 rupe (sekitar hampir Rp 800.000). Namun, aturan tersebut ternyata tak berlaku bagi semua orang. Pengecualian secara khusus diberikan bagi tokoh pemerintah yang sudah lansia, mobil yang mengangkut siswa sekolah yang mengenakan seragam, mobil berisikan penumpang wanita dan kendaraan kepolisian yang bertugas.

New Delhi diisi oleh lebih dari 8,8 juta kendaraan bermotor yang terdaftar. Angka tersebut jauh lebih banyak dari kota-kota di India lainnya.

Angka tersebut kemudian jadi masalah besar. Berdasarkan sebuah studi di 2006, yang telah diakui oleh pemerintah setempat pada 2016, menyatakan bahwa mobil-mobil berkontribusi besar terhadap polusi di kota New Delhi hingga 72%.

Aturan ganjil genap ditanggapi oleh masyarakat dengan beragam reaksi. Sebagian mengatakan hal tersebut hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa hal tersebut akan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang polusi yang menimpa.

Dengan pemilu yang akan berlangsung tahun depan, pihak oposisi mengatakan upaya tersebut hanya dilakukan untuk meraup suara dari masyarakat.

"Ini jelas hanya untuk pemilu. Jika mereka telah menemukan solusi tetap, semua ini tidak akan diperlukan lagi," ujar Tajinder Pal Singh Bagga, juru bicara dari PM Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata untuk New Delhi.

Namun, di pihak lainnya, Saurabh Bhardwaj, juru bicara dari partai yang berkuasa mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal lainnya untuk menangani masalah polusi, termasuk menutup pembangkit listrik termal.

Ia juga menambahkan bahwa apapun reaksi publik terhadap aturan ganjil-genap, pemerintah tetap akan memberlakukannya dengan ketat.

"Untuk menyelesaikan masalah polusi, kami siap menerima risiko apapun," tutupnya.