PM Johnson Dituduh Tutupi Dugaan Campur Tangan Rusia dalam Politik Inggris

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendapat kecaman dari anggota parlemen yang menuduhnya bahwa pemerintah sengaja menunda rilis laporan tentang pengaruh Rusia dalam politik Inggris hingga setelah pemilu mendatang.

Kegagalan Perdana Menteri untuk menyetujui publikasi laporan telah memicu kemarahan dari anggota Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen Inggris (ISC), yang menyusun laporan, dan anggota parlemen oposisi yang menuduh pemerintah berupaya untuk menutup-nutupinya.

Ketua ISC, mantan jaksa agung dan anggota parlemen Dominic Grieve, mengangkat masalah itu dalam pertanyaan mendesak kepada pemerintah di Parlemen pada Selasa 5 November 2019, menuntut penjelasan atas dugaan "penolakan Perdana Menteri untuk memberikan izin kepada Komite Intelijen dan Keamanan perihal Laporan Parlemen tentang Rusia," demikian seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/11/2019).

Grieve, yang dulunya anggota Partai Konservatif, mengatakan kepada Parlemen bahwa laporan itu selesai pada Maret 2019, ditinjau secara menyeluruh oleh badan-badan intelijen negara itu, dan kemudian dikirim ke Johnson untuk "konfirmasi akhir" pada 17 Oktober.

Dia menambahkan bahwa menurut perjanjian lama, Perdana Menteri akan berusaha untuk merespons dalam waktu 10 hari. Karena laporan tersebut berasal dari ISC, yang memiliki akses ke informasi rahasia, perilisan laporan harus ditandatangani secara pribadi oleh Johnson.

Menteri kantor luar negeri Christopher Pincher membela posisi pemerintah pada Selasa 5 November, dan tidak menawarkan saran bahwa laporan itu akan segera ditandatangani, mengatakan kepada Grieve bahwa tidak biasa laporan seperti ini harus melalui "tinjauan keamanan intensif sebelum dipublikasikan."

Grieve mengatakan badan intelijen Inggris telah mengindikasikan bahwa publikasi laporan tidak akan merusak kemampuan operasional mereka, dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda itu.

"Laporan itu harus diberikan kepada parlemen ketika sedang duduk," katanya, menunjuk fakta bahwa Parlemen akan dibubarkan pada tengah malam Rabu menjelang pemilihan umum penting pada 12 Desember 2019 mendatang.

"Jika tidak diserahkan sebelum Parlemen berhenti untuk duduk malam ini, itu tidak akan mampu diletakkan sampai komite direformasi. Kejadian serupa pada 2017, hal itu bisa memakan waktu hampir enam bulan," tambah Grieve.

Sebelumnya pada Selasa 5 November, Lord Evans dari Weardale, yang adalah direktur jenderal MI5 (Badan Intelijen Domestik Inggris) hingga 2013, mengatakan kepada program Today Radio BBC bahwa jika menteri tidak siap untuk merilisnya, mereka harus menjelaskan alasannya.

"Pada prinsipnya, saya pikir itu harus dipublikasikan," katanya.

"Bagian dari alasan untuk memiliki Komite Intelijen dan Keamanan adalah bahwa masalah-masalah yang menjadi perhatian publik dapat dipertimbangkan dengan baik dan publik dapat diinformasikan melalui publikasi laporan begitu mereka telah melalui proses keamanan."

"Jika pemerintah memiliki alasan mengapa ini tidak boleh dipublikasikan sebelum pemilihan, maka saya pikir mereka harus menjelaskan apa alasannya."

Simak video pillihan berikut: