Parlemen Inggris Dibubarkan untuk Persiapan Pemilu Desember 2019

Kompleks Parlemen Inggris (Mike Gimelfarb / Wikimedia Commons)

Liputan6.com, London - Parlemen Inggris resmi dibubarkan Rabu, 6 November 2019, ketika kampanye menuju pemilihan umum Desember 2019 secara sah dimulai pada hari yang sama.

Pembubaran parlemen adalah bagian dari siklus politik di negara bersistem pemerintahan demokrasi parlementer.

Peluncuran kampanye Perdana Menteri Boris Johnson dirusak oleh pengunduran diri salah seorang menterinya, kekecewaan tentang korban kebakaran menara yang mematikan, dan video dukungan terhadap lawan politik yang dirilis oleh partainya sendiri.

PM Johnson menyerukan penyegeraan pemilu, dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan Brexit yang katanya telah melumpuhkan Inggris selama lebih dari tiga tahun. Selain itu, ia pun menyebut Brexit mulai merusak kepercayaan pada ekonomi terbesar kelima di dunia, demikian seperti dikutip dari France24, Kamis (7/11/2019).

Namun, hanya satu jam setelah bertemu Ratu Elizabeth untuk secara resmi memulai kampanye pemilihan, anggota kabinet sekaligus Menteri Inggris untuk Urusan Wales, Alun Cairns, mengundurkan diri setelah dituduh berbohong tentang skandal seorang ajudan yang diduga menyabotase pengadilan perkosaan.

Pada awal kampanye, Partai Konservatif Johnson menikmati keunggulan atas oposisi Partai Buruh, dengan selisih sekitar 7 - 17 poin persentase, meskipun lembaga survei memperingatkan bahwa angka itu bisa turun akibat dipicu isu Brexit.

"Mari kita selesaikan Brexit," Johnson mengatakan di luar kediaman resminya di Downing Street, seraya menambahkan bahwa pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, akan membawa lebih banyak gejolak dengan referendum baru mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan kemerdekaan Skotlandia.

"Dukung kami selesaikan Brexit dan bawa negara ini maju, atau, dan ini adalah alternatif tahun depan, menghabiskan seluruh 2020 dalam pertunjukan horor dan keterlambatan," katanya lagi.

Johnson mengatakan, Corbyn membenci kelompok orang kaya di Inggris, menyamakannya dengan pemimpin Soviet, Joseph Stalin --yang mebunuh jutaan orang di kamp-kamp kerja paksa.

Corbyn merespons dengan menyebut pernyataan Johnson itu adalah "omong kosong" yang dibuat oleh orang kaya untuk menghindari kebijakan pajak tinggi.

Simak video pilihan berikut:

Boris Johnson resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Pada pidato pertamanya ia berjanji untuk menyelesaikan Brexit di pemerintahannya.

2 dari 2 halaman

Pertaruhan Pemilu

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson — Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson. (AFP)

PM Boris Johnson (55) berharap memenangkan kursi mayoritas di parlemen untuk mendapatkan kesepakatan Brexit yang dia setujui dengan Brussels. Kesepakatan itu diratifikasi bulan lalu dan Inggris dijadwalkan keluar dari UE pada akhir Desember 2019 atau Januari 2020.

Setelah gagal Brexit pada 31 Oktober 2019 kemarin, Johnson mengatakan partainya menawarkan satu-satunya cara untuk merampungkan tujuan itu dan melukis Corbyn Buruh sebagai seorang sosialis yang bertekad untuk membawa lebih banyak lagi krisis politik.

Berbicara pada acara kampanye di kota Inggris Telford pada Rabu, pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan, partainya akan memberikan perubahan nyata dan berbagi kekuasaan dan kekayaan dengan orang-orang yang "tidak punya teman di tempat-tempat tinggi."

Dia juga memperingatkan agar tidak percaya pada pandangan konsensus bahwa Johnson dijamin menang, mengutip pemilihan umum 2017 ketika pendahulu Johnson, Theresa May, bertaruh untuk memanggil pemilihan cepat ketika ia kehilangan kursi mayoritas di Parlemen, meski unggul jauh dari saingan dalam jajak pendapat.

Sementara itu, Partai Demokrat-Liberal Inggris yang dipimpin Jo Swinson mengatakan dia dengan tegas menolak mendukung Corbyn dan ingin menjadi perdana menteri sendiri. Partainya saat ini membuntuti Konservatif dan Buruh pada posisi ketiga dengan 18 persen suara di jajak pendapat.