Migrant Care Imbau Indonesia Waspadai Potensi TKI Terjerumus Radikalisme

Antropolog dan dosen di Universitas Sebelas Maret Solo, Aris Mundayat bercerita tentang wawancaranya dengan pekerja migran di Jember, Wonosobo dan Indramayu yang pernah bekerja di Hongkong, Taiwan, Singapura dan Malaysia.

Ia mengatakan melihat adanya proses menarik tentang bagaimana mereka terpapar radikalisme sampai ke tingkat ekstrem.

"Sebelum mereka berangkat sebenarnya mereka masih ada di dalam ruang kebudayaan yang relatif plural dan multikultural. Paling tinggi tingkat keagamaannya adalah konservatisme yang masih OK," kata dia.

"Orang seperti Ika ataupun Dian dulunya sangat pluralis, pernah mewarnai rambutnya warna biru, merah dan pakaiannya biasa."

"Semua seperti itu. Tapi kemudian berubah. Sebagian yang berubah ini dibajak oleh kelompok ISIS," tambahnya.

Aris melihat adanya proses bersentuhan antara pekerja migran perempuan ini dengan kelompok-kelompok fundamentalis melalui pertemuan-pertemuan agama di negara tempat mereka bekerja.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa perempuan diajarkan cara membangun jejaring sebagai bekal ilmu yang membuat mereka tidaklah lagi pasif.

"Oleh karena itu kaum perempuan ini tidak bisa dilihat selalu di dalam banyak pemberitaan sebagai 'korban dari laki-laki' atau 'diajak laki-laki', karena mereka aktif," terang Aris.

"Jadi mereka membangun jaringan, mendanai, aktif menggerakkan. Jadi mereka aktif. Bukan lagi pasif."

Keaktifan perempuan yang dimaksud Aris ditemukan dalam peran mereka sebagai agen dan aktan yang memproduksi nilai-nilai radikalisme sampai pada titik violent extremism.

"Aktan artinya punya kemampuan yang aktif dalam membangun jaringan dan berpengaruh di dalam jaringan," kata Aris kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.

Diatyka Widya Permata Yasih, sosiolog di Universitas Indonesia dan mahasiswi S3 di University of Melbourne melihat prekaritas sebagai sebuah kondisi.

"Artinya sekarang kita berada dalam suatu struktur ekonomi di mana hal-hal semakin tidak pasti dan artinya hampir semua orang, kecuali satu persen yang tidak mengalami prekariatisasi," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa keadaan tersebut dapat membuka ruang bagi radikalisasi dan terorisme di lingkungan pekerja.

"Menurut saya kondisi prekaritas turut berdampak pada ketimpangan sosial," kata Diatyka.

"Dan argumen saya adalah hal ini sudah dinormalisasi melihat semakin meluasnya model bisnis yang menyembunyikan kondisi pekerja yang buruk dan meningkatkan ketimpangan sosial."

Aris mengatakan bahwa kondisi prekaritas pada pekerja telah mengizinkan bertemunya ideologi dengan faith (keyakinan) yang dampaknya sangat berbahaya.

"Setelah menjadi prekariat, mereka akan mencari solusi serta menghadapi panik moral. Akhirnya menjawab dengan agama. Di satu sisi ada kekosongan ideologi," katanya.

"Kekosongan ini dijawab dan ditemukan dalam ruang pengajian yang kemudian dibajak oleh kelompok ISIS menjadi ruang yang mampu menciptakan proses ideologisasi dan penguatan yang kita sebut faith."

Usaha pemerintah Indonesia memerangi radikalisme melalui gerakan anti-radikalisme menurut Aris justru menambah narasi baru.

"Pendekatan sekuritisasi justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri karena seolah-olah memberikan narasi bahwa ini adalah marginalisasi," kata dia.

"Pengalaman atau pengetahuan tentang apa yang terjadi secara ideologis bahwa dia (kelompok radikal) dipinggirkan secara politik dapat memperkuat sikap mereka menjadi violent extremism."

Mendengar dari pengalaman orang-orang yang telah ia wawancara, Aris menyimpulkan bahwa penambahan saluran kebudayaan adalah jalan keluar yang lebih cocok.

"Sebagian informan yang sudah kami wawancara sudah sampai di titik radikal," kata Aris.

"Tapi karena banyak saluran kebudayaan yang ia ikuti ketika di Taiwan atau Hongkong, itu mampu mengurangi radikalisme itu sendiri sehingga tidak bergerak ke violent extremism."

"Menurut saya bukan pendekatan sekuritisasi, tapi memperbanyak saluran yang kemudian bisa membawa mereka lagi ke situasi multikultural."