Indonesia - Malaysia Akan Sepakati Perjanjian Perbatasan di Sebatik

Direktur Topografi Angkatan Darat Brigadir Jenderal Asep Edi Rosidin mengatakan, TNI akan mengusulkan penambahan dan perbaikan sejumlah pos perbatasan dengan Malaysia. Dengan penambahan dan perbaikan pos tersebut akan dapat meningkatkan wilayah yang dapat dipantau melalui patroli rutin.

Untuk mengamankan perbatasan Indonesia dengan Malaysia lanjutnya TNI telah menerjunkan empat batalion, dengan alokasi dua batalion di Kalimantan Barat serta masing-masing satu batalion di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dia menganggap jumlah personel sebanyak empat batalion tersebut cukup ideal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ganewati Wuryandari menjelaskan saat ini sudah banyak kemajuan pembangunan di Malaysia. Dia mencontohkan ketika dirinya pertama kali ke Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan Malaysia, perjalanan ditempuh dalam 4,5 jam. Tapi sekarang ke Sanggau dapat ditempuh kurang dari dua jam.

Dari hasil peneltiannya, lanjut Ganewati, ada sejumlah alasan kenapa warga Indonesia di perbatasan tidak mau pindah menjadi warga Malaysia atau tinggal di negara tetangga tersebut. Salah satunya adalah mereka akan menjadi warga negara kelas dua kalau pindah ke Malaysia.

"Dari aspek pendidikan, memang dulu masyarakat kita yang menjadi pekerja perkebunan di Malaysia itu mendapat pendidikan bagi anaknya sampai SMP. Sekarang tidak lagi. Sampai SD sudah tidak diberikan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia," ujar Ganewati.

Selain itu, masyarakat Indonesia di perbatasan enggan pindah karena upah menjadi perkebunan di Malaysia hanya berbeda tipis dengan pekerjaan serupa di wilayah Indonesia.

Ganewati menegaskan masyarakat Indnesia di wilayah perbatasan membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta tersedianya infrastruktur lembaga keuangan. Dia mencontohkan di Pulau Mianggas, orang menyimpan duit di bawah bantal.

Sejatinya, tambahnya, pemerintah sudah memiliki Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang terdiri dari sebelas kementerian sebagai pelaksana teknis. Namun dia menyayangkan meski ada rapat koordinasi tahunan tapi masih ada saja proyek-proyek dilaksanakan kementerian terkait tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurut Ganewati, program pembangunan di daerah perbatasan banyak yang tumpang tindih karena ego sektoral. Dia mencontohkan proyek pelabuhan feri di Marore tapi tidak didukung oleh jalan aspal yang memadai menuju pelabuhan tersebut.