Sukses

Iran Tuduh AS Mendalangi Demo Protes Pencabutan Subsidi BBM

Seorang komandan milisi Iran menuduh AS memicu protes di seluruh wilayah menyusul keputusan untuk mencabut subsidi BBM yang efektif menaikkan harga bensin.

Liputan6.com, Teheran - Seorang komandan milisi Iran menuduh Amerika Serikat memicu kerusuhan di Negeri Persia, ketika protes meletus di seluruh wilayah atas keputusan mengejutkan untuk mencabut subsidi BBM yang efektif menaikkan harga bensin.

Namun, "rencana Amerika gagal," kata Brigadir Jenderal Gholamreza Soleimani, komandan milisi Basij - Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), pasukan sukarelawan yang setia pada rezim, menurut kantor berita semi-resmi ISNA, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/11/2019).

Demonstrasi pecah sejak Jumat 15 November 2019 setelah Teheran mengumumka harga bensin akan dinaikkan sebesar 50 persen untuk 60 liter pertama dan 200 persen untuk bahan bakar tambahan setelah itu setiap bulan.

Setelah berhari-hari kekerasan yang menewaskan sedikitnya dua orang, dengan jalan-jalan utama diblokir, bank-bank dibakar dan toko-toko dijarah, situasinya "lebih tenang" pada hari Senin, menurut juru bicara pemerintah Iran, Ali Raibei.

"Hanya beberapa masalah kecil yang masih ada dan besok dan lusa, tidak akan ada kerusuhan," kata Rabiei kepada wartawan pada konferensi pers di ibu kota, Teheran.

"Ada pertemuan di beberapa kota, di beberapa provinsi."

Ditekan untuk memberikan angka tentang korban dalam kerusuhan itu, dia berkata: "Yang bisa saya katakan hari ini adalah bahwa pertemuan itu sekitar 80 persen lebih sedikit dari hari sebelumnya."

Situasi di jalanan sebagian besar tidak jelas karena pemadaman internet yang telah membendung aliran video yang dibagikan di media sosial tentang protes atau tindakan kekerasan yang terkait.

Pihak berwenang mengatakan mereka telah menangkap lebih dari 200 orang dan membatasi konektivitas internet.

Netblocks, sebuah situs web yang memantau lalu lintas internet bersih, men-tweet: "40 jam setelah Iran menerapkan shutdown internet yang hampir total, konektivitas ke dunia luar tetap hanya 5% dari level biasa".

AS pada hari Minggu mengutuk Iran karena menggunakan "kekuatan mematikan" terhadap demonstran.

"Amerika Serikat mendukung rakyat Iran dalam protes damai mereka terhadap rezim yang seharusnya memimpin mereka," kata sekretaris pers Gedung Putih Stephanie Grisham.

Kementerian luar negeri Iran mengecam Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo setelah dia mentweet "Amerika Serikat bersamamu" pada hari Sabtu dalam menanggapi demonstrasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu, kementerian mengatakan itu bereaksi terhadap "ekspresi dukungan Pompeo ... untuk sekelompok perusuh di beberapa kota Iran dan mengutuk dukungan dan komentar intervensi seperti itu."

"Orang-orang yang bermartabat di Iran tahu betul bahwa pernyataan munafik seperti itu tidak membawa simpati yang jujur," kata juru bicara Abbas Mousavi.

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Tindakan Tegas

Ekonomi Iran telah terpukul sejak Mei tahun lalu ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan.

Sebagai bagian dari upaya untuk menumpulkan efek dari sanksi AS, pemerintah Iran mengumumkan pada tengah malam pada 15 November peluncuran skema penjatahan dan pemotongan subsidi.

Perubahan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk pemberian uang tunai kepada warga termiskin Iran, tetapi banyak warga Iran yang sudah bergulat dengan kenaikan inflasi dengan cepat memprotes kebijakan baru tersebut.

Sedikitnya 100 bank dan puluhan bangunan serta mobil dibakar, media pemerintah melaporkan.

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yang kuat memperingatkan pengunjukrasa anti-pemerintah tentang tindakan "tegas" jika keresahan kenaikan harga bensin tidak berhenti, kata media pemerintah, dalam sebuah petunjuk bahwa tindakan keras keamanan keras bisa dilakukan.

"Jika perlu, kami akan mengambil tindakan tegas dan revolusioner terhadap setiap langkah berkelanjutan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan rakyat," kata IRGC dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh media pemerintah.