Bougainville, Akankah Pulau di Papua Nugini Ini Jadi Negara Baru?

Pulau-pulau itu dinamai setelah penjelajahan Perancis pada abad ke-18 dan menjadi bagian dari koloni Jerman, Jerman Nugini, pada akhir abad ke-19.

Selama Perang Dunia Pertama, Australia mengambil kendali dan tetap memegang kendali sampai tahun 1975 (dengan periode singkat kendali Jepang selama Perang Dunia Kedua).

Sementara di bawah kendali kolonial, Bougainville dimana populasi saat ini berjumlah 300.000, selalu merupakan pos terdepan.

Pusat administrasi pertama Jerman tidak didirikan sampai 1905, 21 tahun setelah pemerintahan mereka dimulai.

Dan, menurut literatur referendum, "beberapa bagian pegunungan Bougainville tengah dan utara pegunungan memiliki sedikit kontak dengan gereja atau rezim kolonial sampai setelah Perang Dunia Kedua".

Ketika Papua Nugini merdeka pada tahun 1975, Bougainville telah menjadi provinsi, meskipun ada sedikit antusiasme untuk itu.

Bahkan, ada deklarasi kemerdekaan tak lama sebelum Papua Nugini dibentuk, upaya untuk menciptakan "Republik Solomon Utara". Namun itu diabaikan oleh Australia dan Papua Nugini.

Deklarasi ini adalah manifestasi dari identitas Bougainville yang berkembang selama abad ke-20. Awalnya merupakan respons terhadap kolonialisme perkebunan, berkembang berkat persepsi rasisme dan eksploitasi ekonomi.

Penanda utama identitas itu adalah warna kulit gelap - sebagian besar orang Bougainville memiliki kulit lebih gelap daripada kebanyakan, meskipun tidak semua, orang-orang dari tempat lain di Papua Nugini.

Setelah deklarasi kemerdekaan yang gagal, ketidakpuasan membara dan pada tahun 1988 perang separatis dimulai.

Perkiraan jumlah orang yang terbunuh berkisar dari 4.000 hingga 20.000 - antara 3 dan 13% dari populasi pulau-pulau di bintang perang.

Pertempuran berakhir pada 1997 dengan bantuan para mediator internasional.

Hasilnya adalah Perjanjian Perdamaian Bougainville (BPA), penciptaan pada tahun 2005 dari Pemerintah Bougainville Otonom, dan janji referendum kemerdekaan yang tidak mengikat.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menahan dana untuk proses referendum, dan preferensinya adalah agar daerah tersebut tetap berada di dalam negeri.

Pada bulan Oktober, Perdana Menteri baru James Marape menegaskan kembali bahwa pemungutan suara tidak mengikat, dan bahwa hasilnya akan "dipertimbangkan" oleh pemerintah Papua Nugini dan Bougainville.

Alasan Papua Nugini ingin daerah tersebut adalah pertama, Bougainville kaya akan sumber daya alam. Sementara perang membuat banyak operasi penambangan tembaga dan emas terhenti, provinsi tersebut dulunya adalah salah satu negara terkaya Papua Nugini sebelum perang.

Kekhawatiran lainnya adalah bahwa hal itu mungkin menjadi preseden. Jika Bougainville mendapatkan kemerdekaan, provinsi-provinsi Papua Nugini lainnya (ada lebih dari 20) juga dapat meningkatkan tuntutan mereka untuk otonomi yang lebih besar - atau mungkin pemisahan diri.

Negara baru - jika itu terjadi - akan menjadi kecil, dengan massa wilayah kurang dari 10.000 kilometer persegi (sedikit lebih besar dari Siprus, dan sedikit lebih kecil dari Lebanon).

Demikian juga, populasinya akan menjadi salah satu yang terkecil di dunia - sedikit lebih kecil dari tetangga Pasifik, Vanuatu, dan sedikit lebih besar dari Barbados.

Namun menurut penelitian oleh Lowy Institute Australia, Bougainville akan mencapai kemandirian di tahun-tahun mendatang.

Negara ini kaya akan sumber daya alam - terutama tembaga, yang telah diekstraksi dalam skala besar sejak 1960-an di bawah administrasi Australia.

Tetapi operasi penambangan telah dilumpuhkan oleh perang - dan distribusi pendapatan adalah salah satu faktor di balik konflik.

Salah satu perkiraan yang dikutip oleh Lowy Institute mengatakan Bougainville hanya akan memiliki 56% dari pendapatan yang dibutuhkan untuk mandiri.

Australia, negara kaya terdekat, adalah donor terbesar bagi Bougainville dan terlibat dalam mediasi yang mengakhiri pertempuran.

Pihak Australia mengatakan akan menerima "penyelesaian apa pun yang dinegosiasikan", tetapi sebagian besar warga Bougainville percaya bahwa Australia menentang kemerdekaan.

Dari tempat yang lebih jauh, AS dan Cina juga mengamati perkembangan itu dengan cermat.

China diperkirakan telah mengirim delegasi untuk melihat investasi di Bougainville, termasuk pelabuhan baru.

Beijing baru-baru ini meningkatkan upayanya untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara kepulauan di Pasifik, membangun hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon dan Kiribati.

Sementara itu, AS - bersama dengan Australia, Selandia Baru, dan Jepang - telah menyediakan dana untuk membantu referendum.