Eropa Gencar Produksi Robot Pembunuh, Kemanusiaan Terancam?

Banyak ahli menekankan bahwa sejumlah negara mulai 'membunyikan alarm peringatan' pada sistem senjata seperti ini.

Misalnya pada pertemuan tahunan Convention on Conventional Weapons (CCW) pertengahan November 2019, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan perjanjian internasional baru untuk melarang penggunaan robot pembunuh untuk tujuan apapun.

"Mesin yang memiliki kekuatan dan keleluasaan untuk membunuh tanpa campur tangan manusia, secara politis, tidak dapat diterima dan tercela secara moral," tegasnya.

Kelompok kampanye Campaign to Stop Killer Robots juga menyerukan perjanjian global yang mengajak seluruh negara untuk melarang penggunaan robot pembunuh.

Direktur advokasi Human Rights Watch (HRW) Mary Wareham menyesalkan fakta bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai dalam meluncurkan perundingan mengenai perjanjian untuk melarang atau membatasi robot pembunuh dalam pertemuan CCW di PBB di Jenewa.

Sebagai gantinya, negara-negara sepakat untuk menghabiskan dua tahun berikutnya untuk mengembangkan "kerangka kerja normatif dan operasional" untuk mengatasi masalah dari penggunaan sistem senjata semacam itu.

"Tujuan samar-samar ini jauh dari apa yang dibutuhkan. Satu-satunya tanggapan yang tepat adalah meluncurkan negosiasi untuk melarang robot pembunuh," desaknya.

Tiga dari empat orang yang menanggapi jajak pendapat di 10 negara Eropa ingin pemerintah mereka merespons perjanjian internasional yang melarang penggunaan robot pembunuh, Human Rights Watch mengatakan sebelumnya pada November ini.

73 persen responden menginginkan negara-negara Eropa untuk mengambil tindakan tegas guna mendukung larangan sistem senjata yang dapat memilih dan menyerang sasaran tanpa kontrol manusia.

Misalnya, di Belanda, 80 persen responden mendukung pemerintah yang mendukung larangan semacam itu. Survei ini dilakukan pada Oktober 2019, termasuk di Belgia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Italia, Irlandia, Norwegia, Belanda, Spanyol dan Swiss.