China Berang Usai DPR AS Loloskan RUU Soal Muslim Uighur

RUU itu berisikan kecaman AS terhadap "pelanggaran berat hak asasi manusia" China di wilayah barat Provinsi Xinjiang. Di wilayah itu, China diduga menahan sedikitnya 1 juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya secara sewenang-wenang.

RUU itu lolos dengan dukungan 407 suara berbanding 1 suara. Draf hukum itu merupakan versi yang lebih kuat dari RUU yang juga diajukan Senat pada September lalu.

Kedua RUU itu harus disesuaikan menjadi satu draf hukum yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Donald Trump untuk diteken dan disahkan menjadi hukum.

Jika disahkan, RUU ini akan mendesak Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat China yang terlibat dengan kebijakan persekusi dan diskriminasi terhadap Uighur, termasuk Pemimpin Partai Komunis China di Xinjiang, Chen Quanguo.

RUU itu juga akan mendorong Kementerian Luar Negeri AS untuk membuat laporan resmi terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang selama satu tahun terakhir.

Selain Kemlu AS, Kementerian Perdagangan AS pun nantinya harus melarang ekspor AS kepada seluruh entitas yang ada di Xinjiang, termasuk para subjek yang dikenai sanksi tersebut.

"Hari ini martabat manusia dan hak asasi manusia dari komunitas Uighur berada di bawah ancaman dari tindakan biadab Beijing, yang merupakan kemarahan terhadap hati nurani kolektif dunia," kata Ketua DPR Nancy Pelosi sebelum RUU itu diloloskan parlemen AS.

Kongres "mengambil langkah kritis untuk melawan pelanggaran HAM Beijing yang mengerikan terhadap warga Uighur," katanya.

Pelosi mengecam pihak berwenang Tiongkok karena mengatur tindakan keras yang mencakup pengawasan negara massa yang luas, kurungan isolasi, pemukulan, sterilisasi paksa "dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya".

Asosiasi Islam Xinjiang pada Kamis (5/12/2019) menyampaikan penentangan kerasnya terhadap disetujuinya RUU terkait Xinjiang oleh DPR AS, seperti dilansir Xinhua.

Sebagai asosiasi yang mewakili lebih dari 10 juta umat Muslim, termasuk kelompok etnis Uighur di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, Asosiasi Islam Xinjiang menyampaikan penentangan tegasnya dan mengecam keras hal yang disebut sebagai "Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur tahun 2019" tersebut, yang mendistorsi dan mendiskreditkan hak asasi umat Muslim di Xinjiang.

Asosiasi itu juga memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan fitnah dengan berkedok hak asasi manusia dan agama. "Kami sebagai umat Muslim Xinjiang-lah yang paling berhak menentukan hak asasi manusia kami sendiri."