Ini 7 Poin Utama Hasil Pertemuan RI dan Australia di Sela BDF ke-12

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi serta Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne di sela Bali Democracy Forum ke-12. (Dokumentasi Kemlu RI)

Liputan6.com, Bali - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan tujuh poin utama dari pertemuan bilateral berkonsep "2+2" antara Indonesia dengan Australia yang digelar di Bali, Jumat 6 Desember 2019.

"Ini adalah pertemuan '2+2' pertama di masa pemerintahan baru, hal ini menunjukkan kuatnya ikatan hubungan antara Indonesia-Australia dan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama berdasarkan asas kesetaraan dan saling menghormati integritas wilayah negara lain," ujar Menlu Retno dalam pernyataan pers bersama seperti dikutip dari Antara News, Sabtu (7/12/2019).

Bersama Menlu Retno, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tersebut. Keduanya berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds.

Ketujuh poin utama dari pertemuan "2+2" Menhan-Menlu Indonesia dan Australia yang dipaparkan oleh Menlu Retno adalah sebagai berikut:

Pertama, Indonesia dan Australia sebagai mitra yang menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan, telah memiliki kemitraan strategis komprehensif, dan kedua negara akan segera menyelesaikan rencana aksi untuk menerapkan kemitraan tersebut.
Poin kedua adalah mengenai apresiasi Indonesia atas dukungan Australia terhadap konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific -- yang digagas Indonesia -- serta terhadap sentralitas ASEAN.
Ketiga, Indonesia dan Australia sepakat untuk memperkuat hubungan kerja sama di kawasan Pasifik, khususnya menyangkut isu perubahan iklim serta pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan perempuan.
Pada poin keempat, Menlu Retno menekankan komitmen kedua negara atas ekonomi yang terbuka dengan menjalankan prinsip kerja sama perdagangan investasi yang adil dan saling menguntungkan, termasuk meningkatkan proses perjanjian kerja sama perdagangan komprehensif.
Sementara poin kelima dan keenam mencakup isu ancaman terorisme, keamanan siber, serta pengutamaan partisipasi perempuan dalam proses penciptaan perdamaian dan keamanan.
Ketujuh, Indonesia menyampaikan undangan kepada Australia untuk hadir dalam konferensi internasional mengenai diplomasi digital yang akan diselenggarakan tahun depan di Indonesia.

"Selain itu kita juga melakukan pertukaran pikiran mengenai beberapa isu kawasan dan isu internasional, antara lain terkait dengan Palestina, Afghanistan, dan Rakhine State," ujar Retn.

2 dari 2 halaman

Indonesia-Australia Berencana Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Bersama

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Australia membahas rencana kedua negara untuk melakukan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara bersama atau co-deployment.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi serta Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mendiskusikan hal itu dalam pertemuan bersama atau "2+2" meeting di Bali, Jumat (6/12/2019) seperti dikutip dari Antara News.

"Kami juga akan membahas kemungkinan untuk pertama kali melaksanakan co-deployment dalam operasi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping operations) untuk PBB. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru yang akan kami rintis, mudah-mudahan kami akan mencapai hal itu," ujar Prabowo kepada wartawan.

Linda Reynolds menyebut rencana co-deployment tersebut sebagai bentuk pendalaman kerja sama untuk isu penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan, serta penanggulangan bencana.

"Ini adalah bab baru yang sangat menarik dari relasi di bidang pertahanan kami. Indonesia adalah negara sepuluh besar yang berkontribusi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB, dan Australia sangat menghormati pengalaman Indonesia di bidang ini," kata Reynolds.

Selengkapnya di sini...