Menteri Pendidikan Italia Mundur karena Anggaran Kurang

Ilustrasi bendera Italia (AFP/Marco Bertorello)

Liputan6.com, Roma - Menteri Pendidikan, Universitas, dan Penelitian Italia, Lorenzo Fioramonti, memutuskan hengkang dari pemerintahan karena kekurangan anggaran. Padahal, ia baru saja menjabat di kabinet Perdana Menteri Giuseppe Conte pada September lalu.

Dilaporkan DW.com, Kamis (26/12/2019), Fioramonti meminta anggaran tambahan sebesar 3 miliar euro (Rp 46,4 triliun) untuk meningkatkan kualitas universitas dan sekolah. Surat pengunduran diri yang ia serahkan kepada PM Conte juga membahas isu tersebut.

Pengunduran diri ini membuktikan ancaman Fioramonti pada September lalu, ketika koalisi pemerintahan partai Gerakan Lima Bintang (Movimento 5 Stelle/M5S) baru dibentuk.

Saat itu, pria yang juga seorang akademisi ini sudah mengancam siap mengundurkan diri sebagai menteri jika anggaran pendidikan tidak naik sebesar USD 3 miliar untuk tahun depan.

Gerakan Lima Bintang merupakan partai populis yang didirikan oleh Beppe Grillo, seorang aktor dan komedian. M5S memiliki haluan populisme, anti-globalisme, dan pro-lingkungan.

Pengunduran diri Fioramonti menjadi pukulan bagi pemerintahan Pergerakan Lima Bintang yang sedang berkutat dengan masalah zona eropa dan migrasi. Kondisi internal Gerakan Lima Bintang juga sedang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Luigi Di Maio.

Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Fioramonti menjagokan kurikulum hijau yang memasukan pelajaran tentang pertumbuhan berkelanjutan dan lingkungan. Kurikulum ini wajib diterapkan pada 2020 di sekolah-sekolah negeri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan penghapusan Ujian Nasional mulai tahun 2021. Di beberapa negara, ujian nasional masih dilakukan, namun ada juga negara yang tidak melaksanakan ujian nasional.

2 dari 2 halaman

Jokowi: Pendidikan Dianggarkan Rp 508 Triliun, Hati-Hati Duit Semua

Menteri Nadiem Bahas Penghapusan UN Bersama DPR — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Di Indonesia, anggaran pendidikan cukup fantastis sampai Presiden Joko Widodo meminta semua kalangan untuk hati-hati.

Dalam APBN 2020, Jokowi menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp 508 triliun untuk sektor pendidikan. Jokowi meminta agar anggaran dengan jumlah yang besar ini dikelola dengan hati-hati.

"Rp 508 triliun (anggaran) untuk pendidikan. Ini adalah duit semua. Duit semua, hati-hati dengan angka-angka sebesar ini," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas di JCC Senayan Jakarta, November lalu.

Selain pendidikan, pemerintah juga menggagarkan Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur dan Rp 132 triliun untuk kesehatan. Dengan anggaran sebesar itu, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) proaktif menggerakan ekonomi.

"Anggaran sebesar ini tantangannya adalah alokasi efektif. Walaupun kebijakan alokasi anggaran berada di kewenangan kementerian/lembaga. Namun, LKPP dapat proaktif agar segera menggerakkan perekonomian," jelas Jokowi.