AS, China dan Jerman Jadi Negara Paling Diuntungkan Sistem Perdagangan Bebas

Sementara anggota GATT/WTO menikmati peningkatan ekspor rata-rata 14% antara 1980 dan 2016, ekspor ke negara-negara di luar WTO turun rata-rata 5,5%, demikian survei Bertelsmann Foundation.

Pada tahun 2016, 20 tahun setelah lembaga itu didirikan, keanggotaan di WTO telah memicu peningkatan kemakmuran di seluruh dunia sebesar 855 miliar dolar.

"WTO adalah sistem operasi ekonomi global, yang memastikan setiap hari bahwa barang dan jasa dapat bersirkulasi dalam lingkungan yang stabil dan berdasarkan aturan," kata Christian Bluth, pakar perdagangan di Bertelsmann Stiftung.

Laporan tersebut mencatat bahwa negara-negara dengan ekspor dan manufaktur yang kuat cenderung mendapat manfaat besar dari keanggotaan WTO, contohnya Meksiko (58 miliar dolar) dan Korea Selatan (31 miliar dolar).

WTO yang bermarkas di Jenewa, 25 tahun setelah pendiriannya justru menghadapi tekanan kuat, terutama dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Washington menganggap bahwa badan perdagangan dunia ini hanya menguntungkan pesaingnya di pasar global.

AS telah memblokir penunjukan hakim banding WTO yang baru, selama dua tahun terakhir ini, yang melumpuhkan mekanisme penyelesaian perselisihan pada lembaga yang sering disebut "Mahkamah Perdagangan Dunia" ini.

China jadi negara lainnya yang mengeluhkan sistem WTO dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan. Di dalam laporan terbarunya, Bertelsmann mencatat bahwa anggota terbesar WTO, yaitu AS dan China, "semakin meningkatkan perselisihan pabean mereka di luar organisasi," dengan melancarkan perang dagang bilateral.

WTO juga makin sering dikritik oleh kalangan ilmuwan dan praktisi. Para kritikus mengatakan bahwa WTO perlu waktu terlalu lama untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan. Badan dunia itu juga dianggap tidak siap menghadapi perkembangan dan tantangan baru, terutama yang ditimbulkan sistem kapitalisme dan perekonomian yang dikontrol negara, seperti halnya di China.

Banyak kalangan kini menuntut agar WTO direformasi secara menyeluruh dengan sistem yang lebih adil dan efektif.