Menlu AS Bantah Kabar Pasukan Amerika Keluar dari Irak

Demonstran membawa kembali momentum ke gerakan yang tampaknya telah mandek dalam proses menemukan perdana menteri baru, terutama sejak konfrontasi AS-Iran.

Para pemimpin protes di Baghdad menyaksikan dengan ketakutan pada Jumat pagi, ketika hanya beberapa ratus meter berjalan ke Tahrir Square. Pada malam hari alun-alun itu penuh sesak dan orang banyak jatuh ke jalan.

Para ibu membawa anak perempuan remaja dan seorang ayah ada yang mendorong kereta dorong anak bayinya ke arah barikade di jembatan yang mengarah ke zona hijau, tempat para lelaki muda berdiri melambaikan bendera besar Irak atau membawa foto teman-teman yang sudah meninggal.

Seorang juru bicara Deplu AS menolak pernyataan bahwa Amerika sedang berdiskusi dengan perdana menteri sementara Irak, Adel Abdul Mahdi, tentang syarat-syarat penarikan tentara AS, dengan mengatakan: "Setiap delegasi AS yang dikirim ke Irak akan berdedikasi murni untuk membahas bagaimana komitmen kembali ke kemitraan strategis kami, bukan untuk membahas penarikan pasukan."

Awal pekan ini, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Irak jika negara itu menolak menampung pasukan AS, dan mengatakan Irak akan diharuskan membayar biaya penarikan pasukan AS.

Tetapi Washington tampaknya telah menyelesaikannya bahwa ia tidak akan melayani kepentingan strategis AS untuk berhenti dengan persyaratan apapun saat ini, meskipun ada pertanyaan tentang dasar hukum di mana pasukan AS dapat tetap berada di sana tanpa izin dari pemerintah Irak.

Sebanyak 5.500 tentara AS berada di Irak, dan AS sedang berdiskusi dengan para pejabat NATO tentang peningkatan kontribusi non-AS NATO. Kekuatan multinasional sebagian besar didedikasikan untuk melatih tentara Irak dalam perang melawan Negara Islam.

Tujuan strategis utama Iran yang disebutkan adalah pemindahan pasukan AS dari Irak, sebagai awal dari penarikan AS yang lebih luas.

AS berpendapat bahwa pemilihan parlemen Irak tidak mengikat, dan bahwa legitimasinya dirusak oleh partisipasi Kurdi Irak atau Sunni.

Dalam apa yang digambarkan Pompeo sebagai kesalahan karakteristik dari diskusinya dengan perdana menteri Irak pada Kamis malam, pemerintah Irak mengatakan pemimpin itu meminta Pompeo untuk “mengirim delegasi ke Irak untuk menyiapkan mekanisme guna melaksanakan resolusi parlemen mengenai penarikan pasukan asing dari Irak.”

Pernyataan Irak berlanjut: “Pasukan Amerika telah memasuki Irak dan drone terbang di wilayah udaranya tanpa izin dari otoritas Irak dan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian bilateral.”

Perdana menteri mengatakan negaranya “menolak semua pelanggaran terhadap kedaulatannya, termasuk rentetan rudal balistik yang ditembakkan pasukan Iran terhadap pasukan AS di Irak dan juga pelanggaran Amerika terhadap wilayah udara Irak dalam serangan udara yang menewaskan seorang jenderal teratas Iran minggu lalu.”

Trump telah memegang posisi ambivalen, jika tidak kontradiktif, tentang pasukan AS di Irak, kadang-kadang mendukung penarikan penuh tetapi pada waktu lain memperingatkan Irak bahwa ia juga tidak memiliki hak untuk mengusir pasukan AS.

Seruan untuk tambahan pasukan NATO adalah satu cara untuk mengurangi kontribusi pasukan AS tanpa meninggalkan ruang untuk Isis atau Iran.

Washington juga mengumumkan gelombang sanksi baru terhadap Iran, dengan fokus pada pabrik besi, baja dan perusahaan tekstil. Delapan perwira senior Iran juga menjadi sasaran.

Menteri Keuangan AS, Stephen Mnuchin, mengatakan dia 100% yakin bahwa sanksi itu berhasil dan merampas miliaran dolar dari pemerintah Iran.

Dia juga memperingatkan Eropa bahwa kendaraan yang direncanakan untuk meningkatkan perdagangan dengan Iran, Instex, mungkin akan dikenakan sanksi AS,dan menambahkan bahwa telah ada percakapan langsung dengan para pemimpin Eropa minggu ini menuntut Uni Eropa meninggalkan perjanjian nuklir Iran.

Sementara itu, para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels bertemu untuk membahas bagaimana mereka tetap berada dalam kesepakatan nuklir Iran. Setelah keputusan Iran untuk membatalkan semua komitmennya terhadap perjanjian tersebut, kecuali untuk mengizinkan inspeksi lanjutan PBB atas situs-situs terkait nuklirnya.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan kesepakatan itu "masuk aka" karena mengikat Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir: "Kami ingin perjanjian ini memiliki masa depan, tetapi hanya memiliki masa depan jika ditaati dan kami mengharapkan ini dari Iran," katanya.

Jumat lalu militer AS mencoba dan gagal membunuh komandan senior Iran lainnya pada hari yang sama dengan Soleimani. Serangan udara itu menargetkan Abdul Reza Shahlai, seorang komandan berpangkat tinggi di Garda Revolusi Iran, tetapi misi itu tidak berhasil, kata pejabat AS yang tidak disebutkan namanya kepada Associated Press.

Menurut AS, Shahlai memiliki sejarah panjang dengan menargetkan Amerika dan sekutunya, dan merencanakan berbagai pembunuhan pasukan koalisi di Irak. Kegiatannya termasuk menyediakan senjata dan bahan peledak untuk kelompok-kelompok milisi Syiah dan mengarahkan rencana 2011 untuk membunuh duta besar Saudi di Washington, katanya.

Reporter: Deslita Krissanta Sibuea