Pandangan Rusia Soal Perjanjian Damai Timur Tengah Ala Donald Trump

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva ketika ditemui awak media di kediamannya pada Rabu (12/2). (Liputan6.com/Benedikta Miranti T.V)

Liputan6.com, Jakarta - Perjanjian damai Timur Tengah atau yang disebut dengan 'Perjanjian Abad Ini' yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai polemik dan tanggapan dari berbagai negara, termasuk Rusia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan, pihaknya masih melakukan penilaian terhadap dokumen yang dikeluarkan Gedung Putih.

Menteri luar negeri Rusia, Sergey Lavrov juga telah memberi komentar terkait masalah ini, bahwa Rusia masih menilai dokumen dengan 181 halaman tersebut secara seksama.

Perjanjian abad ini berisikan masalah pertukaran teritorial yang akan memberi Israel kendali atas bagian Tepi Barat.

Orang-orang Palestina akan menerima wilayah di dekat perbatasan Mesir. Dokumen tersebut juga mengusulkan cara untuk menyelesaikan masalah mendasar lainnya dari status akhir termasuk Yerusalem, pengungsi, dan lainnya.

"Posisi kami adalah bahwa orang Palestina dan Israel harus memiliki keputusan akhir tentang hal-hal penyelesaian perdamaian abadi karena itu berkaitan dengan masa depan mereka," tegas Vorobieva.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Senat AS memutuskan Donald Trump tidak dimakzulkan dari posisinya setelah melalui proses voting. 2/3 senat setuju Donald Trump tidak bersalah.

2 dari 2 halaman

Kerja Sama dengan Pihak Lain

Ilustrasi bendera Palestina. (iStockphoto)

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menggambarkan kesepakatan yang diusulkan oleh Trump sebagai hal yang tidak dapat diterima. Abbas menyebutnya sebagai upaya untuk merampas hak dalam menentukan nasib sendiri dan status kewarganegaraan penuh rakyat Palestina.

"Kami mengikuti respons ibukota-ibukota lain, terutama negara-negara Arab, sejauh ini penilaiannya negatif dan skeptis," tambah Vorobieva.

"Saya ingin mengingatkan Anda bahwa semua hal, dokumen yang dibahas yang tercermin dalam kerangka hukum internasional proses Timur Tengah yang terkenal, termasuk resolusi DK PBB dan Majelis Umum, Madrid Principles, dan Arab Initiative," katanya lagi.

Vorobieva kemudian juga menambahkan lagi terkait kesiapan Rusia untuk menjalani pekerjaan di masa depan yang konstruktif sejalan dengan upaya kolektif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina.

"Kami siap untuk secara ketat mengoordinasikan tindakan kami dengan mitra Palestina dan Israel dan semua pihak yang tertarik pada upaya cepat perdamaian abadi di Timur Tengah," tutupnya.

Ada juga pertemuan para menteri OKI dan sebagian besar yang reaksinya cukup negatif. Rusia berpikir bahwa pihak-pihak terkait harus menjadi pihak yang memutuskan apakah kesepakatan itu dapat diterima atau tidak.