HEADLINE: Donald Trump Setop Dana untuk WHO, Keputusan Berbahaya Saat Pandemi Corona?

Pakar kesehatan terkemuka telah melabeli keputusan Donald Trump untuk memotong dana ke WHO sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan tindakan "terkutuk" yang akan menelan korban jiwa.

Melansir laman The Guardian, langkah ini juga mendapat teguran dari kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan WHO "sangat penting bagi upaya dunia untuk memenangkan perang melawan Virus Corona COVID-19".

Pada Selasa 14 April malam, Trump menyatakan dana AS akan ditunda selama 60-90 hari sambil menunggu tinjauan "untuk menilai peran WHO atas tuduhan salah urus dan menutupi penyebaran virus corona". 

Richard Horton, pemimpin redaksi jurnal medis Lancet, menulis bahwa keputusan Trump adalah "kejahatan terhadap kemanusiaan ... Setiap ilmuwan, setiap pekerja kesehatan, setiap warga negara harus melawan dan memberontak terhadap pengkhianatan solidaritas global yang mengerikan ini."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, "bukan waktunya" untuk memotong dana atau untuk mempertanyakan kesalahan. 

"Begitu kita akhirnya membalik halaman tentang epidemi ini, harus ada waktu untuk melihat kembali sepenuhnya untuk memahami bagaimana penyakit seperti itu muncul dan menyebarkan kehancurannya begitu cepat di seluruh dunia, dan bagaimana semua yang terlibat bereaksi terhadap krisis," kata Guterres.

"Pelajaran yang dipetik akan sangat penting untuk secara efektif mengatasi tantangan yang sama, karena mungkin timbul di masa depan. Tapi sekarang bukan saatnya ... Ini juga bukan saatnya untuk mengurangi sumber daya untuk operasi WHO atau organisasi kemanusiaan lainnya dalam memerangi virus," tambahnya lagi.

Dr Amesh Adalja, seorang sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Universitas Johns Hopkins, mengatakan WHO memang membuat kesalahan dan mungkin perlu reformasi tetapi pekerjaan itu perlu dilakukan setelah krisis berlalu. 

"Bukan di tengah pandemi Anda melakukan hal semacam ini," katanya.

Dr Nahid Bhadelia, seorang dokter penyakit menular dan pengajar di sekolah kedokteran Universitas Boston, mengatakan pemotongan itu adalah bencana mutlak. "WHO adalah mitra teknis global, platform di mana negara berdaulat berbagi data atau teknologi, mata kami pada lingkup pandemi global ini."

Laurie Garrett, mantan anggota senior Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa keputusan itu adalah tindakan yang "terkutuk" oleh Trump yang "dengki" dan akan menelan korban jiwa. 

"Sementara itu, WHO adalah satu-satunya harapan yang dimiliki sebagian besar negara Afrika, Amerika Latin dan Asia Pasifik," katanya.

Lawrence Gostin, direktur pusat WHO untuk kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia, memperkirakan AS pada akhirnya akan kalah karena negara-negara lain akan masuk ke dalam kekosongan dengan meningkatnya pendanaan. 

"Dalam kesehatan global dan di tengah pandemi, Amerika akan kehilangan suaranya," kata Gostin.

Sementara itu, Melinda Gates, istri dari salah satu orang terkaya di dunia Bill Gates menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah Amerika Serikat yang menghentikan dana bantuan pada Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Menarik dana dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah langkah berbahaya dan tidak masuk akal ketika dunia menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi Corona COVID-19," kata Melinda Gates.

Baru-baru ini, The Bill & Melinda Gates Foundation berhasil menggalang dana tambahan sebensar US$ 150 juta atau setara Rp 2,3 triliun.

Sehingga, dana yang berhasil digalang oleh yayasan ini berjumlah US$ 250 juta atau setara dengan Rp 3,9 triliun. "Menurunkan dana WHO sama sekali tidak masuk akal selama pandemi Corona COVID-19. Kami membutuhkan tanggapan terkoordinasi global," jelas Melinda.

Gates Foundation adalah donor terbesar kedua bagi WHO di belakang Amerika Serikat. Melinda Gates mengatakan sebelumnya bahwa memotong dana WHO dalam krisis kesehatan adalah hal yang sangat berbahaya.

WHO sebelumnya mendapat kecaman atas beberapa aspek penanganan pandemi ini, dan telah dituduh terlalu pro-China.

Sebagian besar fokus kritik adalah pada unggahan di Twitter pada 14 Januari 2020 dari WHO yang mengatakan "penyelidikan awal yang dilakukan oleh otoritas China tidak menemukan bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia". 

Tetapi para pejabat WHO juga mengatakan kepada kolega mereka dalam briefing teknis pada 10 dan 11 Januari, dan memberi tahu pers pada 14 Januari, bahwa penularan dari manusia ke manusia adalah kemungkinan yang kuat mengingat pengalaman epidemi virus corona masa lalu dan mendesak tindakan pencegahan yang sesuai.

WHO juga telah diserang karena pengucilan Taiwan dari keanggotaannya. Alasannya, Beijing menganggap negara itu sebagai wilayahnya.

Keputusan Trump untuk memotong dana disambut positif di beberapa tempat, termasuk oleh aktivis demokrasi Hong Kong Joshua Wong yang menyebut WHO sebagai "lengan diplomasi China".

Indonesia Minta Dunia Fokus Tangani COVID-19

Menanggapi keputusan Trump menyetop pendanaan ke WHO, Menlu Retno mengatakan bahwa di saat seperti ini negara-negara seharusnya lebih fokus menangani pandemi COVID-19. 

"Dalam situasi yang serba sulit seperti ini, saya kira hal yang paling pas sebenarnya energi kita, kita pusatkan saja pada upaya untuk menangani kasus COVID-19 karena itu sudah memerlukan energi yang sangat luar biasa," papar Menlu Retno dalam siaran Instagram Live. 

Menlu Retno kemudian menjelaskan bahwa dalam KTT Virtual bersama negara-negara ASEAN beberapa waktu lalu, para pemimpinnya berkomitmen untuk menangani pandemi ini bersama-sama.  "Fokus saja supaya kita bisa keluar dari situasi ini bersama-sama," tambahnya lagi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) didirikan pasca-Perang Dunia II sebagai bagian dari PBB. Bermarkas di Jenewa, WHO memiliki sekitar 7.000 staf yang tersebar di lebih dari 150 kantor perwakilan di seluruh dunia.

Di tengah kondisi darurat seperti pandemi COVID-19, WHO difungsikan sebagai pusat koordinasi, memandu penanganan, menyatakan kondisi darurat, dan membuat rekomendasi. 

WHO juga bekerja sama dengan negara-negara untuk berbagi informasi untuk membantu para ilmuwan mengatasi wabah COVID-19. Kurangnya dana tentu saja akan menyulitkan kerja lembaga itu, pada saat yang paling dibutuhkan umat manusia. 

Tugas WHO bukan hanya menangani wabah seperti Ebola dan COVID-19. Organisasi tersebut juga mendukung pemberantasan penyakit seperti malaria dan polio serta memajukan kesehatan masyarakat global.

Karol Sikora, kepala petugas medis di Rutherford Health mengatakan bahwa negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah dan negara-negara berpenghasilan rendah akan kalah dari wabah jika AS menarik pendanaan untuk WHO.

"Jika dana ditarik, seperti yang diputuskan Trump, yang akan terjadi adalah orang-orang miskin akan menderita secara tidak proporsional di seluruh dunia karena merekalah yang mendapatkan manfaat paling banyak dari WHO," kata mantan kepala program kanker WHO itu kepada ABC.

Dr Sara Davies, ahli tata kelola kesehatan global di Griffith University mengatakan bahwa jika pemotongan dana dilakukan, WHO harus membuat keputusan sulit soal program mana yang dapat dilanjutkan atau dihentikan di tengah jalan.

Afrika jadi salah satu yang paling terdampak. Terutama soal penanggulangan polio, malaria, dan HIV yang selama ini didukung dengan pendanaan AS, demikian seperti dikutip dari situs City Press.

Dalam artikel berjudul China Wins: Why Trump's WHO Funding Cut Is a Gift to Beijing yang dimuat Time pada 15 April 2020, ada satu lagi dampak dari penghentian dana AS untuk badan kesehatan dunia: kemenangan bagi China. 

Seperti diungkap dalam artikel tersebut, sejak Perang Dunia II, AS dan negara berhaluan demokrasi liberal berjuang untuk mendefinisikan misi dan standar badan internasional seperti WHO.

Memotong pendanaan badan itu di tengah pandemi global, menurut para kritikus, hanya akan membuka ruang bagi China pada saat negara itu berusaha untuk memperluas pengaruhnya terhadap badan-badan internasional.

"Jika kita melepaskan arena permainan, jelas China akan mengisi ruang itu," kata Joseph DeTrani, mantan direktur CIA untuk Operasi Asia Timur. "Mereka bertindak pada saat kita bicara."

Menurut Kristine Lee, Associate Fellow Asia-Pacific Security Program di Center for a New American Security, pernyataan pemerintahan Trump yang akan menghentikan pendanaan ke sejumlah organisasi internasional justru membuka ruang lebih luas bagi Tiongkok untuk mentransformasi PBB, "menjadi platform untuk kebijakan luar negerinya sendiri," kata dia.