Pemerintah Diminta Protes Keras China Terkait Kasus WNI ABK Trending di Korsel

Secara politik luar negeri, Indonesia berhak menuntut klarifikasi tanggung jawab dari China terkait kasus ABK ini. 

"Dari segi politik luar negeri kita, itu suatu tindakan yang tak bisa kita terima dan kita berhak untuk menuntut penjelasan yang tuntas, komprehensif, mengapa itu terjadi, dan ke depannya kita minta jaminan tidak terulang lagi," tegas Aleksius.

Sementara, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mengakui adanya pelarungan ini. Dalam keterangannya, pihak China mengaku pelarungan jenazah sudah sesuai peraturan.

Akan tetapi, Kemlu RI tidak membahas dugaan eksploitasi ABK yang diduga bekerja hingga 30 jam.

"Dalam penjelasannya, Kemlu RRT menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktek kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya," tulis keterangan resmi Kemlu. 

Kementerian Luar Negeri kini sedang menindak tegas terkait kasus diduga pelanggaran HAM terhadap para ABK WNI yang bekerja di kapal milik China. 

KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini.

Dalam penjelasannya, Kemlu RRT menerangkan bahwa pelarungan atau proses pembuangan jasad ke laut, telah dilakukan sesuai praktek kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya. 

Namun, penelusuran lebih lanjut masih dibutuhkan.

Maka dari itu, Kementerian Luar Negeri pun akan memanggil Dubes RRT Xiao Qian guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenazah (apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO) dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya.

Sebelumnya, Kemlu bersama Kementerian/Lembaga terkait juga telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak awak kapal WNI.

Kemlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus dengan pihak keluarga.