Sukses

Adakan Pertemuan Darurat, Korsel Desak Korut Patuhi Perjanjian

Ada kekhawatiran bahwa Korut mungkin akan melakukan provokasi guna memperkuat persatuan internal dan merebut konsesi di luar negeri sementara perundingan nuklir dengan AS tetap buntu.

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan mengadakan pertemuan keamanan darurat dan mendesak Korea Utara untuk mempertahankan perjanjian rekonsiliasi. Itu disampaikan beberapa jam setelah Korut mengancam akan menghancurkan sebuah kantor perwakilan dan mengambil langkah militer terhadap saingannya itu.

Ada kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin akan melakukan provokasi guna memperkuat persatuan internal dan merebut konsesi di luar negeri sementara perundingan nuklir dengan AS tetap buntu, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (16/6/2020).

Para pengamat mengatakan Korut sangat memerlukan pelonggaran sanksi setelah dijatuhi sanksi-sanksi berat oleh AS dan pandemi Virus Corona.

Korut menuduh Korsel gagal mencegah para aktivisnya menyebarkan selebaran propaganda ke seberang perbatasan.

Namun, para pakar mengatakan Korea Utara sangat frustasi karena Korsel tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghidupkan kembali proyek-proyek ekonomi bersama yang menguntungkan.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Putuskan Saluran Komunikasi

Korea Utara mengatakan memutuskan semua jalur komunikasi dengan Korea Selatan, Selasa (9/6), langkah yang menurut sejumlah pakar mengisyaratkan bahwa Pyongyang semakin frustrasi terhadap Seoul karena gagal menghidupkan kembali proyek-proyek ekonomi antar-Korea dan membujuk AS agar melonggarkan sanksi-sanksi.

Kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, mengatakan semua jalur komunikasi lintas perbatasan diputuskan pada tengah Selasa (9/6), sebagai bagian dari langkah pertama menuju pemutusan semua sarana kontak dengan Korea Selatan.

Sewaktu para pejabat Korea Selatan menghubungi para sejawatnya di Korea Utara melalui sejumlah jalur setelah pengumuman itu, tidak ada seorang pun pejabat Korea Utara yang menjawab, kata pemerintah Korea Selatan.

Korea Utara pernah beberapa kali memutus komunikasi dengan Korea Selatan di masa lalu. Mereka tidak menjawab panggilan telepon dan faks, namun kemudian memulihkan jalur-jalur itu setelah ketegangan mereda.

Korea Utara telah berulangkali dituduh secara sengaja menciptakan ketegangan untuk memperkokoh persatuan di dalam negeri atau untuk mengisyaratkan kefrustrasian atas kurangnya kemajuan terkait pembicaraan nuklir dengan Washington.

Dalam pengumumannya, Korea Utara mengatakan, keputusan mereka ini merupakan tanggapan terhadap kegagalan Korea Selatan menghentikan aksi para aktivis yang menyebarkan selebaran-selebaran anti-Pyongyang ke negara itu.

Pemerintah liberal Korea Selatan, yang menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Korea Utara, mengatakan, jalur-jalur komunikasi lintas perbatasan seharusnya dipertahankan karena merupakan sarana komunikasi mendasar antara kedua Korea.