Menyorot Pendekatan Militeristik Indonesia di Pandemi Corona COVID-19

Informasi yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah untuk mencegah kepanikan yang disebut Evan ini juga dibenarkan oleh Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19.

Menurut Elina, transparansi data sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat untuk bisa menyikapi krisis pandemi corona.

"Kami melihat, dari semua daerah, tampilan datanya nggak sama, parameter yang dipakai berbeda-beda."

"Presiden sendiri di awal juga sempat mengatakan kalau enggak semua data kita kasih supaya warga enggak panik," ujar Elina yang kemudian bersama kawan-kawannya membentuk alternatif data center Kawal COVID-19.

Ia menilai, daripada mengkomunikasikan risiko, pemerintah lebih suka mencegah kepanikan melalui narasi-narasi positif dengan basis data yang hampir tidak ada.

Elina mencontohkan kampanye yang mengatakan kalau optimis, kita akan sehat dan meningkatkan imunitas tubuh.

"Presiden sendiri di awal juga sempat mengatakan kalau enggak semua data kita kasih supaya warga enggak panik," ujar Elina yang kemudian bersama kawan-kawannya membentuk alternatif data center Kawal COVID-19.

"Itu ada benarnya, memang. Tapi definisi optimisme sendiri adalah tidak kehilangan harapan bagaimanapun buruknya situasi yang sedang dihadapi." 

Selain itu menurutnya, masalah pandemi ini harus diserahkan kepada otoritas kesehatan, seperti pakar epidemiologi.

"Kalau mereka merasa perlu bantuan militer untuk enforcement kebijakan kesehatannya, ya monggo, tapi jangan dibalik orang kesehatan yang harus ngikutin orang militernya," ucap Elina.

Salah satu aroma pendekatan militeristik yang dipakai dalam penanganan COVID-19 di Indonesia juga terlihat dari keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta tokoh-tokoh militer yang berpengaruh bergabung dengan tim cepat tanggap pemerintah.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sosok militer yang terakhir diminta masuk ke Gugus Tugas COVID-19, setelah sebelumnya menunjuk kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, seorang jenderal Angkatan Darat yang aktif, untuk memimpin Gugus Tugas tersebut.

Selain Prabowo Subianto dan Doni Monardo, termasuk di dalam tim Gugus Tugas adalah Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Rozi dan Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang semuanya adalah veteran Angkatan Darat. 

Doni, yang juga mantan pemimpin Kopassus, harus bersaing dengan para pejabat yang dianggapnya junior, terutama kepala TNI Hadi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, seorang dokter militer.

Selain Prabowo Subianto dan Doni Monardo, termasuk di dalam tim Gugus Tugas adalah Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Fachrul Rozi dan Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang semuanya adalah veteran Angkatan Darat.

Namun Evan menegaskan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan tokoh-tokoh militer bukan baru terjadi saat masa pandemi virus corona. 

Menunjuk aktor keamanan daripada ahli kesehatan masyarakat untuk mengatasi krisis kesehatan publik skala nasional, menurut Evan Laksmana menunjukkan Jokowi mengandalkan pendekatan keamanan untuk mendukung prioritas ekonominya.

Ia menilai ini dilakukan sebagian besar akibat keterlambatan pemerintah dalam menanggapi awal masa pandemi virus corona.

ABC Indonesia telah meminta tanggapan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo sebelum memuat artikel ini.

Pakar yang lain menambahkan, "sekuritisasi" dalam masalah kesehatan sebenarnya bisa membuat penanganannya menjadi lebih diprioritaskan dengan mendatangkan alat dan keahlian. Tapi bukan berarti tidak membawa masalah.

"Karena bisa menempatkan agenda kesehatan di bawah kendali aktor keamanan, termasuk militer, yang memiliki perspektif keamanan negara di atas perspektif kesehatan dan epidemiologis," kata Tangguh Chairil, akademisi studi keamanan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara Jakarta."

Evan menambahkan sebenarnya upaya masukan yang diberikan oleh siapapun, termasuk dari militer atau Badan Intelejen Nasional (BIN), misalnya, sah-sah saja, mengingat negara-negara lain juga melakukan 'intelligent assessment'.

"Yang menjadi masalah di Indonesia adalah kalau inteligent assessment itu menjadi satu-satunya landasan untuk membuat kebijakan soal 'public health'. Ini buat saya bermasalah, karena kita nggak bisa uji, kita nggak tahu," kata Evan.

Ia mencontohkan pemodelan yang dilakukan oleh BIN pada bulan Maret lalu yang menunjukkan puncak pandemi corona di Indonesia. 

Kasus Tinggi, Namun Sudah New Normal 

Menurut Evan, pendekatan militeristik yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia di masa-masa awal pandemi COVID-19 kini sudah sedikit bergeser.

Ia berpendapat, jika di awal-awal pemerintah terlihat sangat menerapkan pendekatan militeristik, justru sekarang yang dilakukan pemerintah lebih memprioritaskan pertimbangan politik domestik dan ekonomi, ketimbang kesehatan masyarakat.

"Sebenarnya kan tidak masuk akal bagaimana bisa ada kebijakan pelonggaran dan new normal di saat angka infeksi COVID-19 masih naik," tutur Evan. 

Namun sejumlah LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan KontraS tidak sepenuhnya sependapat dengan Evan.

"Sebenarnya kan tidak masuk akal bagaimana bisa ada kebijakan pelonggaran dan new normal di saat angka infeksi COVID-19 masih naik," tutur Evan.

Mereka menilai kebijakan pemerintah terkait skema 'New Normal' dengan mengerahkan ratusan ribu personel TNI dan Polri untuk mengamankan dan mendisiplinkan warga di masa pandemi berpotensi berujung pada langkah represif militeristik.

Kedua LSM berpendapat, pelibatan TNI-Polri terkesan seperti jalan pintas untuk memaksakan keinginan pemerintah memulihkan ekonomi dengan menertibkan masyarakat, namun tetap melalui pendekatan keamanan, tanpa memenuhi keharusan memenuhi syarat-syarat kenormalan yang baru.