Soal Klaim Tiongkok di Laut China Selatan, AS: Itu Melanggar Hukum

Pada awal bulan ini, China membela diri terhadap kritik AS atas latihan militer yang dilakukan pihak Beijing di Laut China Selatan, dengan mengatakan kegiatannya "dalam lingkup kedaulatan wilayah China."

Pada hari Selasa, China mengatakan pihaknya menentang keras pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang menolak klaim China yang dipersengketakan di Laut China Selatan dan menyebut tuduhan Washington terhadap China yang mengintimidasi tetangganya "sama sekali tidak dapat dibenarkan". 

"Amerika Serikat bukan negara yang terlibat langsung dalam perselisihan. Namun, Amerika Serikat terus mencampuri masalah ini," kata Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat dalam pernyataan yang dipublikasikan di situsnya.

"Dengan dalih menjaga stabilitas, itu melenturkan otot, membangkitkan ketegangan dan menghasut konfrontasi di wilayah tersebut."

Beijing mengklaim mayoritas Laut China Selatan melalui apa yang disebut nine dash-line, garis batas yang tidak jelas berdasarkan peta dari tahun 1940-an ketika Republik China mengambil pulau-pulau dari kendali Jepang.

Pompeo mengeluarkan pernyataannya untuk menandai ulang tahun keempat atas keputusan pengadilan yang memihak Filipina terhadap nine dash-line. 

Pompeo mengatakan bahwa Tiongkok, berdasarkan keputusan pengadilan, tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Karang Scarborough atau Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan luas yang tidak berpenghuni.

Amerika Serikat sebagai hasilnya sekarang menolak klaim Beijing di perairan sekitar Vanguard Bank di lepas Vietnam, Lucania Shoals di Malaysia, perairan yang dipertimbangkan dalam zona ekonomi eksklusif Brunei dan Natuna Besar di Indonesia, kata Pompeo.

"Setiap tindakan RRT untuk melecehkan penangkapan ikan atau pengembangan hidrokarbon negara lain di perairan ini - atau untuk melakukan kegiatan seperti itu secara sepihak - adalah melanggar hukum," kata Pompeo.

Pompeo juga menolak klaim paling selatan Beijing untuk James Shoal, sekitar 1.800 km dari China, mengatakan bahwa titik yang dikelola oleh Malaysia sepenuhnya terendam air dan karenanya tidak dapat menentukan zona maritim.

Keputusan di tahun 2016 dikeluarkan oleh pengadilan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pompeo mencatat bahwa China adalah pihak di dalamnya dan menyebut putusan itu mengikat secara hukum.

Amerika Serikat, bagaimanapun, adalah salah satu dari sedikit negara yang bukan bagian dari konvensi, dengan kaum konservatif menentang hilangnya otonomi terhadap badan global.

Pernyataan Laut China Selatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar China, termasuk bentrokan perbatasan yang mematikan pada bulan lalu dengan India, bahwa Pompeo menyebutnya sebagai bagian dari strategi oleh Beijing untuk menantang tetangganya.

Trump juga mengecam keras China karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pandemi Virus Corona baru, yang berita awalnya ditekan ketika muncul di Wuhan akhir tahun lalu.

Para kritikus baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengatakan bahwa Trump berharap untuk mengalihkan perhatian menjelang pemilihan pada bulan November mendatang atas penanganannya sendiri terhadap virus di Amerika Serikat, yang sejauh ini telah menelan korban tewas tertinggi di dunia. 

Trump, setelah seruan bipartisan di Kongres, juga telah meningkatkan tekanan pada China atas penahanannya terhadap lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya.

Amerika Serikat pekan lalu juga telah memberlakukan sanksi terhadap para pejabat China termasuk Chen Quanguo, ketua Partai Komunis di wilayah barat Xinjiang.

Imbasnya, China pada hari Senin mengambil tindakan tit-for-tat terhadap beberapa kritik vokal di Kongres, termasuk Senator Marco Rubio dan Ted Cruz dan Perwakilan Chris Smith.