Donald Trump Akhiri Status Istimewa Hong Kong

20170406-Donald Trump Bertemu dengan Xi Jinping di Florida-AP — Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sebelum melakukan pertemuan di resor Mar a Lago, Florida, Kamis (6/4). Isu perdagangan dan Korea Utara diperkirakan menjadi isu utama pembahasan kedua pemimpin negara tersebut. (AP Photo/Alex Brandon)

Liputan6.com, Hong Kong - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan dua sanksi terkait Hong Kong. Sanksi itu mengakhiri status istimewa Hong Kong dalam perdagangan, serta menghukum pihak yang merugikan otonomi Hong Kong.

Perusahaan-perusahaan AS juga tak boleh mengekspor teknologi sensitif ke Hong Kong. Tindakan ini adalah dampak dari UU keamanan nasional di Hong Kong yang diterapkan China.

"Hong Kong sekarang akan diperlakukan sama seperti China Daratan," ujar Presiden Donald Trump seperti dilansir South China Morning Post, Rabu (15/7/2020).

"Tidak ada lagi privilese khusus, tidak ada lagi perlakuan ekonomi spesial, dan tidak ada ekspor teknologi-teknologi sensitif," kata Trump yang mengadakan konferensi pers di Kebun Mawar, Gedung Putih.

Donald Trump menggunakan executive order (perintah eksekutif) untuk menerapkan kebijakan ini. Ia belum mengungkap kapan kebijakan ini akan berlaku.

Dampak dari kebijakan ini adalah Hong Kong juga bisa terkena sanksi seperti yang AS berikan ke China selama perang dagang.

Presiden Trump juga menandatangani RUU untuk mendukung sanksi Hong Kong yang menarget bank yang berbisnis dengan pejabat dan perusahaan China yang mengurangi hak Hong Kong. RUU itu didukung Partai Demokrat dan Republik.

"Hukum ini memberikan administrasi saya kekuatan baru untuk menuntut pertanggungjawaban dari individu-individu dan entitas-entitas yang terlibat dalam memadamkan kebebasan Hong Kong," ujar Trump.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Juru Bicara Pemerintah Penanganan COVID-19 menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus sebaran COVID-19 di lingkungan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD), Bandung, Jawa Barat.

2 dari 2 halaman

UU Keamanan Nasional Bakal Batasi Warga Hong Kong Tinggalkan Kota

Menikmati Suasana Dermaga Pelabuhan Victoria di Hong Kong — Orang-orang bersantai di dermaga umum di sebelah Pelabuhan Victoria di Hong Kong (3/3). Pemandangan yang spektakuler membuat pelabuhan ini menjadi daya tarik wisata utama Hong Kong. (AFP Photo/Dale De La Rey)

Hong Kong telah merilis perincian tambahan tentang undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China bagi Hong Kong, dengan mengatakan pasukan keamanan telah mengesampingkan otoritas untuk masuk dan mencari properti untuk bukti serta menghentikan orang-orang meninggalkan kota.

Seperti melansir Channel News Asia, Hong Kong kembali ke China pada 1 Juli 1997, di bawah pedoman "satu negara, dua sistem" yang menjamin otonomi luas dan kebebasan yang tidak dinikmati di daratan, termasuk peradilan yang independen.

Tetapi di bawah undang-undang baru Tiongkok, perilaku pemisahan diri dan penghasutan akan dihukum hingga seumur hidup di penjara. Hal ini pun kemudian memicu kekhawatiran akan era yang jauh lebih otoriter di Hong Kong, yang telah dirusak oleh protes anti-China selama setahun terakhir.

Sementara pihak berwenang Beijing dan Hong Kong bersikeras bahwa undang-undang itu hanya akan menargetkan minoritas dari apa yang mereka sebut "pembuat onar", diplomat, kelompok bisnis dan aktivis hak mengatakan itu adalah contoh terbaru dari pengetatan penguasaan Beijing terhadap kota.

Kendati demikian, Beijing memberlakukan undang-undang tersebut bagi Hong Kong, pusat keuangan dan perdagangan utama, meskipun ada protes dari Hong Kong dan negara-negara Barat.

Topan Bebinca Terjang Shanghai, Terkuat Sejak 1949

Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan Presiden China Xi Jinping dalam upacara penandatanganan di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 9 November 2024. (FLORENCE LO/POOL/AFP)

Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaeman (kedua kiri) berebut bola dengan Jiang Guangtai (kedua kanan) saat kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia melawan China di Qingdao, provinsi Shandong, China timur, pada Selasa 15 Oktober 2024. (Foto oleh AFP/China OUT)

China
Negara
Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
Lihat Selengkapnya
China
Donald Trump
Politisi
Seorang politisi yang merupakan calon presiden Amerika
Lihat Selengkapnya
Donald Trump
Hong Kong