Tiongkok Sesalkan Sikap Amerika Serikat Terkait Laut China Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Tiongkok menyebut pernyataan AS mengabaikan fakta sejarah di Laut China Selatan dan melanggar komitmen publik pemerintah Amerika, untuk tidak mengambil posisi pada masalah kedaulatan Laut China Selatan.

"Ini melanggar dan mendistorsi hukum internasional, sengaja memicu sengketa wilayah dan maritim, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab," tulis pihak China dalam rilis yang dirilis di situs Kedubes China di Indonesia, yang dikutip Kamis (16/7/2020).

AS mengklaim bahwa Tiongkok secara resmi mengumumkan garis putus-putus di Laut China Selatan pada 2009.

"Itu tidak benar. Kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok di Laut China Selatan telah dibangun selama sejarah panjang." jelas pihak China.

China menyebut bahwa pihaknya telah secara efektif menjalankan yurisdiksi atas pulau-pulau, terumbu, dan perairan yang relevan di Laut China Selatan selama ribuan tahun.

"Kembali pada tahun 1948, pemerintah China secara resmi menerbitkan garis putus-putus tanpa negara lain yang mengajukan perselisihan dalam waktu yang sangat lama."

"Kedaulatan teritorial Tiongkok dan hak serta kepentingan maritim di Laut China Selatan didasarkan pada sejarah dan hukum dan konsisten dengan hukum dan praktik internasional yang relevan."

Tiongkok juga menyebut bahwa pihaknya tidak pernah berupaya membangun "kerajaan maritim" di Laut China Selatan.

"Kami selalu memperlakukan tetangga Laut China Selatan kami secara setara dan melakukan pengekangan maksimum saat menjaga kedaulatan, hak, dan kepentingan kami di Laut China Selatan.

"AS, sebaliknya menolak untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tidak dapat menghentikan dirinya untuk menarik diri dari satu perjanjian dan organisasi internasional satu sama lain, dan hanya memilih untuk mematuhi hukum internasional ketika kesempatan itu berlaku kepentingannya sendiri."

Pihak China mengatakan bahwa ini sering mengirim armada besar kapal militer canggih dan pesawat ke Laut China Selatan untuk mendorong militerisasi.

"Logikanya kekuatan politik dan perilaku intimidasi menunjukkan bahwa AS adalah perusak nyata dan pembuat masalah yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Komunitas internasional dapat melihat ini dengan sangat jelas," ujar China.

Sehubungan dengan arbitrase Laut China Selatan dan apa yang disebut Penghargaan, pihak China menyebut posisi Tiongkok konsisten, jelas dan tegas.

"Berdasarkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) yang ditandatangani oleh China dan Negara-negara Anggota ASEAN pada tahun 2002, Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi melalui konsultasi dan negosiasi ramah dengan negara-negara berdaulat yang terkait langsung dan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN."

"Saat ini, dengan upaya bersama China dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut China Selatan pada dasarnya stabil."

"China dan negara-negara ASEAN tidak hanya menghormati DOC, tetapi juga mempercepat dan memajukan konsultasi tentang Kode Perilaku (COC) yang lebih mengikat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Telah ada kemajuan positif dalam konsultasi yang relevan. Hubungan antara China dan anggota ASEAN telah semakin diperkuat dan ditingkatkan dalam kerja sama kami melawan COVID-19."

Simak video pilihan berikut: