PLO Palestina Tagih Langkah Nyata Eropa untuk Bendung Aneksasi Israel

Warga Palestina membentang bendera negara mereka, bergembira menyambut rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah (AP Photo/Khalil Hamra)

Liputan6.com, Ramallah - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuntut aksi nyata dari negara-negara Eropa dalam menghalangi rencana Israel untuk memulai pembangunan di wilayah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.

Tuntutan tersebut muncul setelah diplomat Eropa menandatangani surat protes untuk Israel yang ingin memulai pembangunan di permukiman ilegal tersebut.

Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa telah menyerahkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel mengenai niat untuk mulai membangun di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.

Top 3: Palestina 'Hilang' di Google Maps hingga COVID-19 RI Lampaui China Disorot

"Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki," kata Hanan Ashrawi, anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, sebagaimana diwartakan WAFA, dikutip dari Antara, Senin (3/8/2020).

"Namun, kami percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara (Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia) harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi de facto. Oposisi retoris tidak menghalangi Israel. Faktanya, Israel berani untuk meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa oposisi akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan," kata Ashrawi.

Pejabat PLO Palestina itu memperingatkan bahwa jika diimplementasikan, "rencana-rencana Israel ini akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah alami Palestina dan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki.

Ia mengatakan mereka akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Besar dengan pencurian tanah strategis Palestina dan gangguan fisik.

Ashrawi mengatakan, "Sementara masyarakat internasional prihatin dengan 'kemungkinan' aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di tanah tanpa pencegahan. Ini termasuk pembersihan etnis diam-diam dari Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz (lingkungan Palestina di Yerusalem Timur) melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina. "

Dia mendesak negara-negara "tidak boleh membiarkan Israel bertahan dalam tipu muslihat ini. Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional."

Simak video pilihan berikut:

Warga Palestina menjalankan salat Iduladha di halaman Masjid Al Aqsa. Ribuan warga nampak salat dengan menggunakan masker, namun tidak menjaga jarak.

2 dari 2 halaman

Australia Berharap Perdamaian Terjadi Antara Israel dan Palestina

Menteri Luar Negeri Untuk Perempuan Marise Payne menyatakan bahwa Australia merupakan pihak yang mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina.

Ia juga berharap, Israel dan Palestina di masa mendatang bisa hidup berdampingan dengan berdamai dan saling menjaga keamanan secara internasional.

"Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang mengurangi prospek untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan," ujar Payne.

"Seperti, tindakan kekerasan dan terorisme termasuk serangan roket terhadap warga sipil, dan alokasi tanah, pembongkaran, dan aktivitas pemukiman."

Dalam situasi ini, Australia juga mengikuti dengan penuh perhatian langkah yang mungkin terjadi menuju aneksasi unilateral atau perubahan status wilayah di Tepi Barat.

Menurutnya, fokus dibutuhkan pada pengembalian negosiasi langsung dan murni antara Israel dan Palestina untuk pengaturan perdamaian yang abadi dan tangguh, sesegera mungkin.

"Australia telah mengemukakan keprihatinan kami kepada Israel sehubungan dengan indikasi aneksasi, dan saya telah melakukannya secara langsung dengan rekan saya dari Israel."

Selengkapnya...