Imbas UU Keamanan Nasional, AS Setop 3 Kesepakatan Bilateral dengan Hong Kong

Kasus Covid-19 Menurun, Begini Aktivitas Warga Hong Kong — Seorang pria memakai masker berjalan di sepanjang jalan di Hong Kong (21/4/2020). Kepala eksekutif Carrie Lam mengatakan langkah-langkah jarak sosial dan beberapa pembatasan bisnis akan berlanjut selama dua minggu hingga setidaknya 7 Mei. (AFP/Anthony Wallace)

Liputan6.com, Washington D.C - Otoritas Amerika secara resmi memberi tahu Hong Kong bahwa Amerika Serikat telah menarik diri dari tiga kesepakatan bilateral dengan kota semi-otonom China tersebut mengenai ekstradisi dan perpajakan.

Melansir laman Channel News Asia, Kamis (20/8/2020), pengumuman tersebut menyusul keputusan Presiden Donald Trump untuk mencabut status perdagangan preferensial Hong Kong ketika Beijing menekan wilayah itu karena protes besar dan sering kali disertai kekerasan tahun lalu.

Dampak UU Keamanan Nasional, Inggris Bakal Tangguhkan Ekstradisi dengan Hong Kong

"Sebagai bagian dari langkah-langkah implementasi yang sedang berlangsung, kami memberi tahu otoritas Hong Kong pada 19 Agustus tentang penangguhan atau penghentian tiga perjanjian bilateral kami," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

"Perjanjian ini mencakup penyerahan buronan, pemindahan terpidana, dan pembebasan pajak timbal balik atas penghasilan yang diperoleh dari operasi kapal internasional."

"Langkah-langkah ini menggarisbawahi keprihatinan mendalam kami terkait keputusan Beijing untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang telah menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong," katanya.

Sebelumnya pada bulan Juli, Trump juga telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan bahwa Hong Kong tidak memiliki otonomi yang diperlukan untuk membenarkan perlakuan khusus dibandingkan dengan China.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Para pemimpin bisnis di Hong Kong menyatakan dukungan mereka pada Undang-Undang Republik Rakyat Riongkok tentang menjaga keamanan nasional di wilayah administrasi khusus Hong Kong (HKSAR).

2 dari 2 halaman

UU Keamanan Nasional

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru sebagai tanggapan atas protes tahun lalu.

Undang-undang ini menggambarkan hukum yang isinya dirahasiakan sampai diberlakukan pada 30 Juni.

Undang-undang secara resmi mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Tetapi ketentuan yang diatur secara luas melarang pidato politik tertentu seperti mendukung sanksi, dan otonomi atau kemerdekaan yang lebih besar untuk Hong Kong.

Tandai 75 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Inggris, Presiden Prabowo Subianto Temui PM Keir Starmer

Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat
Hong Kong
Hubungan Bilateral