Uni Eropa Tolak Hasil Pemilu Belarusia yang Menangkan Lukashenko Jadi Presiden

Pendukung oposisi Belarusia mengendarai sepeda dan mengibarkan bendera nasional Belarusia selama unjuk rasa di depan gedung pemerintah di Lapangan Independen di Minsk, Belarusia pada 19 Agustus 2020. (AP Photo / Dmitri Lovetsky)

Liputan6.com, Minsk - Uni Eropa menolak hasil pemilihan presiden Belarusia yang disengketakan ketika pemimpin kuat Alexander Lukashenko memerintahkan pasukan keamanannya untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut.

Menyusul konferensi video darurat, ketua Dewan Eropa Charles Michel mengatakan Uni Eropa akan segera mengenakan sanksi terhadap "sejumlah besar" orang yang bertanggung jawab atas kecurangan dan penindasan dengan kekerasan terhadap protes di negara bekas Soviet itu. Demikian seperti mengutip laman Channel News Asia, Kamis (20/8/2020).

Hasil Awal Pilpres Belarusia 2020 Menangkan Capres Petahana Alexander Lukashenko

Sejak pemilihan yang digelar pada 9 Agustus, para pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di kota-kota Belarusia, mengibarkan bendera merah-putih dari oposisi dan meminta Lukashenko untuk mundur setelah dia mengklaim masa jabatan keenam dengan 80 persen suara.

Pada hari Rabu, pengunjuk rasa berbaris melalui pusat kota Minsk di tengah hujan dan berkumpul di Lapangan Kemerdekaan, sambil meneriakkan seruan kepada Lukashenko untuk "Pergi!". Mereka juga menyerukan unjuk rasa besar pada hari Minggu.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada wartawan bahwa UE menolak hasil pemungutan suara, yang "tidak bebas dan tidak adil".

Para pemimpin Barat termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Merkel pekan ini meminta sekutu dekat Lukashenko, Rusia, untuk mendorong pembicaraan antara pihak berwenang dan oposisi.

2 dari 2 halaman

Kontroversi dengan Rusia

Bentrok antar masyarakat dan polisi di Belarusia usai pengumuman hasil jajak pendapat. (AP/ Sergei Grits)

Pihak Rusia menggambarkan campur tangan asing di Belarus sebagai "tidak dapat diterima" dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengutuk apa yang dikatakannya sebagai upaya dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dari kerusuhan di Belarus.

"Tidak ada yang merahasiakan fakta bahwa ini tentang geopolitik, perjuangan untuk ruang pasca-Soviet," katanya dalam wawancara yang disiarkan televisi.

Namun hubungan Minsk dengan Moskow telah mendingin dalam beberapa tahun terakhir setelah Lukashenko menolak upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengintegrasikan kedua negara. Menjelang pemungutan suara, dia menuduh Kremlin mengirim tentara bayaran ke Minsk untuk menimbulkan keresahan dengan oposisi.

Pemimpin terlama di Eropa, Lukashenko telah menolak seruan untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan baru dan menuduh pihak oposisi berusaha untuk "merebut kekuasaan".

Pada hari Rabu ia menunjuk kabinet baru, menjaga menteri utama tetap di tempatnya termasuk Menteri Dalam Negeri Yury Karayev, yang bertanggung jawab atas polisi.

Selama pertemuan dewan keamanannya, Lukashenko memerintahkan pemerintahnya untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut dan menopang perlindungan di sepanjang perbatasan negara.

"Seharusnya tidak ada lagi kerusuhan di Minsk. Orang-orang lelah; orang-orang menuntut perdamaian dan ketenangan," kata Lukashenko kepada para pejabat.

Dia mengatakan langkah-langkah perlindungan di perbatasan diperlukan untuk menghentikan "militan, senjata, amunisi, dan uang dari negara lain memasuki Belarus untuk terlibat dalam kerusuhan."