Sukses

Pemerintah Indonesia Terus Awasi Perkembangan Kasus ABK WNI di Kapal China

Sejak banyaknya kasus mengenaskan yang menimpa ABK WNI di kapal Tiongkok, pemerintah Indonesia masih terus mengawasi perkembangan kasus tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Banyaknya kasus mengenaskan yang menimpa anak buah kapal asal Indonesia atau ABK WNI di kapal ikan China, membuat pemerintah terus mengawasi perkembangan kasus tersebut.

Menlu Retno Marsudi telah menyampaikan bahwa komitmen terus dijaga pemerintah Indonesia untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa kali kita terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah RRT mengenai penanganan berbagai kasus yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan RRT," jelas Retno dalam press briefing bersama dengan awak media pada Kamis (17/9/2020). 

Tujuan utama dari komunikasi tersebut adalah penyelesaian masalah saat ini, serta mencegah hal serupa terjadi lagi di kemudian hari.

Menlu Retno menyampaikan, sejauh ini respons pemerintah China cukup suportif. "Isu ini juga saya bahas di dalam pertemuan antara Menlu RI dan Menlu RRT, baik di bulan Juli maupun Agustus 2020," ujar Menlu Retno. 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Penyelesaian Masalah

Sebagai tindak lanjut pertemuan dua Menlu tersebut pada tanggal 16 September, telah dilakukan pertemuan virtual antara wakil Pemerintah Indonesia yang terdiri dari Kemlu, Kemkumham, Kemenaker, KKP, Kejagung dan Polri dengan Pemerintah RRT yang diwakili oleh Kemlu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Sumber Daya Manusia RRT.

"Dan kita sambut baik hasil pertemuan tersebut dan kita menunggu tindak lanjutnya antara lain terkait dengan pemulangan para ABK WNI kapal ikan RRT yang masih stranded di berbagai wilayah di dunia ke Indonesia, penyelesaian kasus gaji yang belum dibayar," ungkap Retno. 

Ditambah lagi, RRT juga akan menyusun pedoman bagi para pemilik kapal untuk penanganan jenazah.

"Saya menekankan sebagaimana saya sampaikan kepada Menlu RRT bahwa investigasi menyeluruh atas berbagai kasus ABK WNI penting untuk dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dibawa ke ranah hukum di kedua negara dan kasus serupa dapat dicegah muncul kembali di kemudian hari," paparnya.

Selanjutnya, Kemlu Indonesia akan mengadakan pertemuan koordinasi internal dengan pihak terkait di Indonesia pada 18 September 2020.