Sukses

Muhyiddin Yassin Tegaskan Masih PM Sah Malaysia, Minta Anwar Ibrahim Buktikan Klaim

Ketegangan antara Muhyiddin dan Anwar Ibrahim tengah memuncak.

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan dirinya tetap menjadi "perdana menteri yang sah" Negeri Jiran. Ia pun meminta pemimpin oposisi Anwar Ibrahim perlu membuktikan klaim dukungan dari Anggota Parlemen (MP) untuk membentuk pemerintahan baru.

Muhyiddin merilis pernyataan pers pada Rabu 23 September 2020, beberapa jam setelah Anwar mengumumkan ia telah mengumpulkan "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan"  untuk membentuk pemerintahan baru. Selain itu, Anwar juga mengklaim bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Muhyiddin telah jatuh, seperti mengutip laman Channel News Asia, Kamis (24/9/2020).

Anwar tidak mengungkapkan daftar anggota parlemen yang ada bersamanya dan mengatakan dia hanya akan melakukannya setelah audiensi dengan kerajaan.

Dalam keterangannya, Muhyiddin mengatakan, "Tuduhan ini sekarang perlu dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses tersebut, pernyataan Anwar hanyalah tuduhan belaka. Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional tetap teguh dan saya adalah Perdana Menteri yang sah." 

"Saya menyerukan kepada warga agar tetap tenang dalam situasi ini. Insya Allah masalah ini akan ditangani dengan baik sesuai proses hukum dan konstitusi Federal," tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

2 dari 3 halaman

Minta Warga Malaysia Tenang

Dalam pernyataan terpisah, Istana Negara meminta warga Malaysia untuk tetap tenang karena negara itu masih memerangi pandemi COVID-19.

"Raja ingin mengambil kesempatan ini untuk mendesak semua warga Malaysia agar tetap tenang dan menjaga kesehatan mereka sambil mematuhi prosedur operasi standar kesehatan karena kami masih menghadapi bahaya COVID-19," kata pernyataan itu.

Pernyataan itu juga mengungkap raja telah mendesak semua pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya, terutama selama masa COVID-19.

Istana membenarkan bahwa raja dijadwalkan bertemu dengan Anwar pada Selasa 22 September. Pertemuan itu ditunda karena raja jatuh sakit dan sedang menjalani perawatan di National Heart Institute.

Dalam pidato sebelumnya yang disiarkan televisi pada hari Rabu, Muhyiddin mengimbau warga Malaysia untuk menolak "tindakan buta" dari sekelompok kecil politisi yang menurutnya merusak stabilitas politik negara. Dia mengatakan yang penting sekarang adalah pemerintahan yang stabil dan kuat yang didukung rakyat.

"Ini penting agar berbagai inisiatif untuk memulihkan perekonomian dan membantu masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah," ujarnya saat berpidato.

Perdana menteri Muhyiddin berkata, "Oleh karena itu saya memohon kepada rakyat untuk menolak tindakan buta dari politisi tertentu yang dengan sengaja bermaksud untuk mempengaruhi stabilitas politik bangsa serta rencana pemulihan ekonomi yang sedang dilaksanakan dengan baik saat ini."

 

3 dari 3 halaman

Klaim Anwar Ibrahim

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa ia telah mengumpulkan "mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan" dari Anggota Parlemen (MP) untuk membentuk pemerintahan baru.

Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu mengatakan dalam konferensi pers bahwa dengan demikian, pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin saat ini telah jatuh, seperti dilansir laman Channel News Asia, Kamis (24/9/2020).

"Saya seharusnya mengadakan audiensi dengan raja tetapi ditunda karena Yang Mulia dirawat di rumah sakit," kata Anwar, menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan raja melalui telepon pada Selasa malam.

Ketika diminta untuk mengungkapkan daftar anggota parlemen yang bersamanya, Anwar menjawab bahwa dia hanya akan mengungkapkannya setelah audiensi kerajaan.

Dia mengklaim bahwa dia memiliki hampir dua pertiga mayoritas parlemen.

"Bukan empat, lima atau enam ... yang saya bicarakan lebih dari itu," katanya.

Mereka yang mendukungnya, kata dia, harus menghormati integritas, pemerintahan yang baik, antikorupsi dan supremasi hukum.

"Tentu saja itu adalah mayoritas Melayu Bumiputera, tetapi (pemerintah) yang inklusif dari ras dan denominasi agama di negara ini. Itu adalah posisi yang sangat jelas bahwa saya tidak siap untuk berkompromi. Saya senang untuk mengatakan, mereka yang bersama saya telah memutuskan dan sangat mendukung posisi ini," katanya.

Â