4 Peraturan yang Harus Dipenuhi Agar Negara Tidak Lockdown COVID-19 Lagi

Studi ini juga menemukan bahwa sistem pencarian, pengetesan, penelusuran dan bantuan yang efektif diperlukan untuk membuka kembali lockdown dengan aman. 

"Tidak ada negara yang melakukannya dengan sempurna, sebenarnya ... Inggris melakukannya dengan sangat buruk. Spanyol dan Prancis juga tidak melakukannya dengan sangat baik," kata McKee.

Penulis makalah tersebut mengatakan bahwa negara-negara harus mendasarkan keputusan tentang pelonggaran penguncian pada kombinasi epidemiologi dan konsekuensi sosial dan ekonomi dari pembatasan. Tidak peduli strategi yang dipilih, dikatakan bahwa pemerintah harus tegas terhadap tujuan mereka dan transparan dalam pengambilan keputusan mereka, dan langkah yang diambil harus menjadi bagian dari strategi keseluruhan yang jelas, namun, ini tidak selalu terjadi.

Studi tersebut juga mengatakan "argumennya kuat" bagi negara-negara untuk mengadopsi strategi nihil Virus Corona COVID-19, seperti Selandia Baru, yang berarti menghilangkan penularan domestik. Salah satu alasannya adalah karena bertambahnya beban mereka yang selamat dari virus tetapi memiliki gejala lebih lama dari yang diharapkan, katanya.

Studi tersebut menemukan bahwa negara-negara seperti Singapura, Norwegia, Spanyol, dan (untuk wabah lokal) Inggris, mengikuti nasihat ahli untuk memutuskan bagaimana melonggarkan pembatasan. Namun, tanpa kriteria eksplisit dan publik, dasar di mana risiko diperkirakan sering "tidak jelas, dengan sedikit bukti bahwa pemahaman yang berkembang tentang penularan terkait aerosol telah dipertimbangkan."

Negara lain, termasuk Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan (dalam beberapa kasus) Inggris, mencabut atau menerapkan kembali pembatasan berdasarkan ambang epidemiologis. Negara-negara seperti Jepang memiliki kriteria yang menunjukkan berbagai faktor. Di Jerman, otoritas lokal bertanggung jawab untuk mencabut pembatasan yang tunduk pada mekanisme "rem darurat" yang mengharuskan daerah mempertimbangkan untuk menerapkan kembali lockdown  jika ada lebih dari 50 kasus harian baru per 100.000 penduduk selama tujuh hari berturut-turut. Hong Kong memiliki strategi serupa, sedangkan Selandia Baru memiliki sistem peringatan empat tingkat.

Singapura, Korea Selatan, dan Inggris juga memiliki tingkat kewaspadaan, tetapi kaitannya dengan tindakan tertentu tidak eksplisit, dan "tidak jelas apakah sistem Inggris sedang digunakan," menurut penelitian tersebut. Para peneliti menemukan bahwa prinsip bahwa negara tidak boleh membuka kembali sampai mereka memiliki sistem pengawasan yang berkualitas tinggi dan telah memastikan bahwa infeksi sedang ditekan, "sering kali diabaikan."

Data real-time terperinci sangat penting untuk secara akurat menghitung tingkat transmisi yang terjadi di suatu daerah dan menentukan cara membuka kembali, kata studi tersebut.

Demi mendapatkan kepercayaan publik agar negara dapat dibuka kembali dengan aman, komunitas harus "dilibatkan dan diberdayakan untuk melindungi diri mereka sendiri" dan saran harus "konsisten dan kredibel," menurut makalah tersebut, terutama untuk populasi yang paling rentan.

Namun, pesan tentang poin-poin seperti menjaga jarak fisik yang aman, masker wajah, dan bekerja dari rumah dalam banyak kasus membingungkan dan selalu berubah. Menurut penemuan para ilmuwan, hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan dan dukungan publik.

"Sampai batas tertentu, Anda dapat membagi negara di dunia menjadi dua kelompok, kelompok influenza dan kelompok SARS / MERS," kata McKee.

"Negara-negara Asia pada dasarnya datang pada pemikiran ini, ini adalah penyakit yang harus kita atasi, karena jika kita tidak melakukannya, itu akan menjadi sangat buruk. "Negara-negara Barat lebih cenderung berpikir "kami tidak perlu terlalu khawatir," katanya.

Pelacak kontak telepon awal Inggris "sedikit berhasil", sementara Korea Selatan menggunakan catatan kesehatan, transaksi kartu kredit, GPS dan CCTV, dan Hong Kong mengandalkan sistem superkomputer polisi. Banyak negara kini telah meluncurkan aplikasi telepon.

Singapura, Korea Selatan, dan Inggris Raya menggunakan kembali ruang besar sebagai fasilitas perawatan komunitas, tetapi fasilitas Inggris kekurangan staf dan kurang digunakan dibandingkan dengan dua negara lainnya. Di beberapa negara, kekurangan ventilator telah menyebabkan keputusan penjatahan yang sulit, dan kekurangan alat pelindung diri (APD) telah memaksa staf medis untuk bekerja tanpa perlindungan yang memadai.

Staf medis di Spanyol mencapai lebih dari 10% dari total kasus, kata laporan itu. Lima contoh Asia Pasifik juga telah menerapkan langkah-langkah pengawasan perbatasan yang ketat, dengan Hong Kong, Selandia Baru, dan Singapura menutup perbatasan mereka untuk sebagian besar pengunjung dan mewajibkan pengujian dan karantina 14 hari, sementara negara-negara Eropa tetap membuka beberapa perbatasan dan lambat untuk meminta. pengujian rutin.

Banyak yang sekarang menghadapi "gelombang kedua," tetapi penulis mengatakan belum terlambat untuk menerapkan pelajaran ini. Mereka berkata "negara harus merencanakan dan mempersiapkan skenario terburuk. "Untuk menghindari kembalinya LOCKDOWN, negara-negara membutuhkan rencana yang jelas dan transparan yang menyatakan kriteria untuk pindah ke fase berikutnya dan tindakan yang diperlukan.

Mereka membutuhkan sistem yang kuat untuk memantau situasi infeksi dengan cermat; sistem yang efektif menemukan, menguji, melacak, mengisolasi, bantuan dan tindakan lanjutan untuk mengurangi penularan, seperti gelembung sosial dan masker. Masyarakat harus terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, kata penulis. Analisis tersebut mengatakan isolasi berbasis institusi yang diadopsi oleh beberapa negara Asia tampak lebih efektif daripada isolasi berbasis rumah, seperti halnya penelusuran manual tradisional.

Dikatakan bahwa sistem ini harus didukung oleh investasi berkelanjutan di fasilitas kesehatan, pasokan dan tenaga kerja --seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Reporter : Romanauli Debora