Sukses

Maskapai Jepang Ini Tak Lagi Sapa Penumpangnya Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagai gantinya, maskapai akan menggunakan istilah yang lebih menggambarkan kesetaraan gender.

Liputan6.com, Tokyo - Maskapai Japan Airlines (JAL), membuang frasa "ladies and gentlemen" untuk menyapa penumpangnya selama pengumuman dalam penerbangan dan bandara mulai Oktober 2020. Sebagai gantinya, maskapai akan menggunakan istilah yang lebih menggambarkan kesetaraan gender.

Dikutip dari CNA, Selasa (29/9/2020), mulai 1 Oktober, JAL "akan menghapus ekspresi yang didasarkan pada (dua jenis) jenis kelamin dan menggunakan ekspresi ramah gender seperti 'selamat pagi' dan 'selamat malam'," kata juru bicara maskapai kepada AFP.

Dalam bahasa Jepang, ungkapan yang biasa digunakan untuk pengumuman semacam itu sudah mempunyai kesetaraan, tetapi keputusan tersebut berlaku untuk bahasa lain yang digunakan maskapai penerbangan.

Keputusan tersebut menjadi yang pertama bagi maskapai besar Jepang, dengan juru bicara saingannya ANA Holdings mengatakan, mereka akan "mempelajari masalah tersebut berdasarkan komentar dari pelanggan kami."

Pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Jepang tetapi pemerintah telah secara bertahap memperluas perlindungan hak bagi warga Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam beberapa tahun terakhir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Populasi LGBT Jepang Berkampanye

JAL tahun lalu menjalankan uji coba penerbangan "LGBT Ally Charter" untuk pasangan sesama jenis dan keluarga mereka, dan telah mengubah aturan untuk memberikan tunjangan pasangan dan keluarga kepada pasangan sesama jenis.

Meskipun Jepang relatif toleran terhadap homoseksualitas, tidak ada perlindungan hukum khusus untuk kaum gay.

Populasi LGBT Jepang telah berkampanye untuk pengakuannya yang lebih besar dari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2019, 13 pasangan sesama jenis mengajukan gugatan yang menuduh Tokyo melakukan diskriminasi karena gagal mengakui persatuan mereka. Mereka berpendapat, hak yang diberikan kepada pasangan heteroseksual ditolak dan berharap pengadilan akan menyatakan posisi pemerintah tidak konstitusional.

 

Reporter: Romanauli Debora