Wajah Diplomasi Indonesia Selama Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 5 Poin

Liputan6.com, Jakarta - Di masa pandemi Virus Corona COVID-19, sistem multilateralisme Indonesia dituntut mampu menunjukkan relevansi dan perannya. Sebab, sistem yang melibat banyak pihak itu dinilai dari adanya manfaat konkret secara adil, merata, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat internasional.

Di satu tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Mar'uf Amin, ada sejumlah capaian Indonesia pada bidang ini.

Dalam media gathering Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama media, Direktorat Jenderal Multilateral menyampaikan menggambarkan wajah diplomasi Indonesia meskipun di tengah kondisi sulit dan melalui serangkaian penyesuaian working methods. 

1. Inisiator Resolusi Global Solidarity to Fight COVID-19 di PBB

"Diplomasi Indonesia di level multilateral telah berhasil torehkan sejumlah capaian. Sebelum masuk ke capaian masing-masing isu, ada sejumlah capaian terkait penanganan COVID-19 yang saya rasa perlu mendapatkan apresiasi yakni, Peran Indonesia sebagai salah satu inisiator Resolusi Global Solidarity to Fight COVID-19 di SMU PBB," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard.

"Kita juga mendukung upaya Menlu RI, Menkes, dan Menteri BUMN,dalam menjajaki peluang kerja sama vaksin di berbagai forum multilateral, termasuk WHO," tambahnya.

2. Diplomasi Perdamaian Dunia

Selain itu, Febri juga memaparkan capaian Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia di era Jokowi.

"Terkait keanggotaan kita di DK PBB, di mana tahun ini merupakan tahun terakhir periode keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB. Indonesia berhasil menyelenggarakan tiga signature events terkait isu-isu keamanan terkini dan menghasilkan tujuh outcome," jelas Febri.

"Salah satu capaian penting yang patut kita soroti ketika Presidensi kemarin adalah disahkannya Resolusi 2538. Sebagai resolusi pertama prakarsa Indonesia sepanjang sejarah diplomasinya di DK PBB yang khusus mengangkat mengenai pasukan perdamaian perempuan. Dan kebetulan momentumnya juga bertepatan dengan diperingatinya 20 tahun Agenda Women, Peace and Security global yang jatuh pada tahun ini.

Direktorat Jenderal Multilateral juga menyoroti soal pasukan perdamaian yang selalu dikirim oleh Indonesia ke sejumlah negara pada masa kepemimpinan Jokowi.

"Tahun ini Indonesia juga berhasil mempertahankan posisinya dalam peringkat 10 besar negara penyumbang pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kita berada di peringkat ke-8 dari total 119 negara kontributor. Dengan jumlah peningkatan pasukan perempuan sebanyak 123 personel pada Oktober 2019, menjadi 157 personel per Agustus 2020," kata Febri.

Simak video berikut ini: