Bendung Protes, Thailand Ancam Sensor Liputan Berita hingga Blokir Telegram

Karena protes yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, seorang pejabat tinggi di Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional mengkonfirmasi laporan bahwa badan tersebut telah diperintahkan untuk memblokir akses aplikasi Telegram.

Suthisak Tantayothin mengatakan sedang melakukan pembicaraan dengan penyedia layanan internet seputar teknis pelaksanaannya, tetapi sejauh ini aplikasi pengiriman pesan terenkripsi yang disukai oleh banyak demonstran di seluruh dunia itu masih bisa di akses di Thailand.

Polisi juga menggeledah kantor penerbit yang memproduksi buku-buku karya cendekiawan Thailand dan mancanegara yang memiliki perspektif kontroversial.

Rumah penerbitan Same Sky mengatakan polisi menyita tiga salinan dari tiga judul yang telah dijual di sebuah pameran buku baru-baru ini dalam sebuah bundel berjudul Studi Monarki, dan meminta penerbit untuk memenuhi panggilan diinterogasi di kantor polisi.

Wakil juru bicara kepolisian Kissana Phataracharoen juga membenarkan bahwa kepala polisi telah menandatangani perintah yang memungkinkan pejabat memblokir akses ke situs berita yang memberikan apa yang disebutnya "informasi yang menyimpang".

Di bawah undang-undang yang ada, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional serta Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital diberdayakan untuk melarang siaran dan memblokir konten internet.

Polisi sendiri juga bisa melakukan sensor berdasarkan keputusan darurat, yang mulai berlaku pada 15 Oktober.

Kissana Phataracharoen memberikan keterangan setelah dokumen salinan perintah sensor bocor dan beredar di media sosial.

Perintah tersebut menyerukan pemblokiran akses ke situs online Voice TV, The Reporters, The Standard, Prachatai, dan Free Youth, dan menghapus konten mereka yang sudah ada. Ia juga mengusulkan larangan siaran digital over-the-air Voice TV.

Semua outlet media telah menyiarkan liputan langsung protes tersebut. Voice TV dan Prachatai secara terbuka bersimpati pada gerakan protes, dan Free Youth adalah organisasi protes mahasiswa.

Sampai hari Senin, tidak ada media yang disensor. Namun ada setidaknya satu penyedia TV kabel lokal, yang telah menyensor siaran berita internasional selama segmen mereka tentang protes di Thailand.

Klub Koresponden Asing Thailand mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dengan ancaman sensor, dan menambahkan bahwa hal itu "membuat Pemerintah tampak bertangan besi dan tidak responsif terhadap kritik, dan dapat memicu lebih banyak kemarahan publik".

"Jurnalis yang bonafid harus diizinkan untuk melaporkan perkembangan penting tanpa ancaman larangan, skorsing, penyensoran atau tuntutan hukum yang membayangi mereka," kata klub itu dalam sebuah pernyataan.Terlepas dari protes yang menyebar di luar ibu kota, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan kepada wartawan bahwa keadaan darurat hanya akan tetap diberlakukan di Bangkok untuk saat ini.

Pihak berwenang juga nampaknya berusaha dengan sia-sia untuk mencegah orang berkumpul melalui pentupan stasiun secara selektif di jalur angkutan massal Bangkok.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha juga memperingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang mempromosikan protes di media sosial, termasuk mereka yang mengambil foto atau terpantau menghadiri aksi unjuk rasa melalui fasilitas aplikasi media sosial.

Meskipun demikian, tagar terkait protes tersebut tetap menjadi yang paling banyak digunakan di Twitter.

Salah satu dari banyak kelompok mahasiswa yang terlibat dalam pengorganisasian protes, Free Youth, baru-baru ini mengatakan bahwa akun Facebooknya mungkin akan segera diblokir dan meminta orang-orang untuk beralih mendaftar pada aplikasi Telegram.

Dalam waktu sekitar satu hari, pengikutnya di aplikasi tersebut mencapai 200.000.