Pakar: Jangan Terburu-buru Memulai Program Pemberian Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi virus corona COVID-19 telah mengubah kehidupan dan mengganggu ekonomi global.

Semakin cepat publik mendapat vaksin COVID-19, semakin cepat kita memiliki kesempatan untuk kembali hidup normal seperti sebelum pandemi.

Tapi, itu tidak berarti kita harus terburu-buru memulai program vaksinasi COVID-19, beberapa pakar memperingatkan.

Badan Kesehatan PBB atau WHO pun masih berhati-hati untuk menyatakan kesiapan vaksinasi COVID-19 yang efektif tahun ini.

Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus baru bisa "berharap" bahwa akan ada vaksin yang efektif pada akhir 2020, ujarnya pada 6 Oktober 2020, dikutip dari Livemint.

Sejauh ini, vaksin potensial masih di tahap fase 3 pengujian --yang berarti bahwa kandidat vaksin diujicobakan terhadap ribuan orang sukarelawan.

Dikutip dari the New York Times, setidaknya ada 11 kandidat vaksin COVID yang tengah berada di fase 3 pengujian. Empat di antaranya berada di fase 'approved for limited use' (disetujui untuk penggunaan terbatas) dan telah digunakan di bawah 'protokol darurat' untuk kalangan tertentu, bahkan sejak Juni 2020. Daftar tersebut meliputi:

1. Moderna-NIH
2. BioNTech-Pfizer-Phosun
3. Cansino (Approved)
4. Gamaleya (Approved)
5. Johnson & Johnson
6. AstraZeneca-Oxford
7. Novavax
8. Sinopharm (Approved)
9. Sinovac (Approved)
10. Bharat-ICMR-NIV
11. MCRI

Pengembangan dan persetujuan vaksin biasanya memakan waktu beberapa tahun, tetapi telah diperpendek menjadi periode kurang dari satu tahun. Sementara itu, perbedaan antara mencari persetujuan (mencari status Approved) berdasarkan data sementara dan analisis akhir hanya dalam hitungan beberapa minggu atau paling banyak beberapa bulan.

Sejumlah negara diketahui berencana melakukan hal tersebut.

Presiden AS Donald Trump diketahui menginginkan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) mempercepat proses pengaturan jika ada kebutuhan mendesak dan memberikan persetujuan sebelum uji coba selesai. Trump ingin pengembang vaksin COVID-19 mengambil jalan itu, Bloomberg melaporkan.

Presiden Indonesia Joko Widodo pada awalnya merencanakan program vaksinasi COVID-19 pada November 2020. Namun, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperbaharui kabar tersebut dengan mengatakan bahwa "program vaksin November mungkin molor" --menyusul upaya pemerintah untuk mematuhi standar pengujian Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan RI (BPOM) atas vaksin fase 3 Sinovac-BioFarma, ditambah dengan kabar 'pembatalan niat' pembelian sejumlah vaksin dari AstraZeneca, Cansino, dan Sinopharm. 

Namun, ketika semua orang bergantung pada keberhasilan suatu vaksin, "Ada baiknya menunggu hasil yang lengkap," kata analis industri farmasi untuk Bloomberg, Sam Fazeli dalam kolom yang terbit pada 13 Oktober 2020.

"Uji coba yang lebih lama dapat menunjukkan apakah vaksin mencegah kasus yang parah, dan bukan hanya gejala ringan seperti batuk dan demam," lanjutnya.

"Sementara itu, menghentikan uji coba lebih awal berarti kemungkinan akan ada data terbatas tentang apakah vaksin tertentu lolos dari standar dalam kelompok penting seperti orang dewasa yang lebih tua dan etnis minoritas, yang berisiko tinggi untuk infeksi dan kasus yang parah.

"Selain itu, persetujuan cepat untuk bidikan yang ternyata memiliki efektivitas terbatas dapat menghabiskan sumber daya yang tersedia untuk mendistribusikan atau mengembangkan versi yang lebih baru dengan potensi yang lebih besar," jelas Fazeli.

Penggunaan vaksin COVID-19 secara luas yang terbukti tidak efektif atau sarat dengan efek samping akan meningkatkan skeptisisme publik serta semakin mempersulit kampanye imunisasi. Apalagi, dunia saat ini sudah mengetahui sejumlah kelompok anti-vaksinasi di sejumlah negara.

"Sedikit kesabaran akan membantu menyampaikan lebih banyak informasi dan data, serta memberikan kesempatan kepada calon penerima vaksin lain untuk membuktikan manfaatnya juga. Kita semua akan menjadi lebih baik karenanya," lanjut Fazeli.

Simak video pilihan berikut: