Konflik Nagorno-Karabakh, Armenia dan Azerbaijan Kembali Sepakati Gencatan Senjata

Setidaknya 16 tentara telah tewas dalam lima hari terakhir akibat pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan (Photo credit: Karen Minasyan/AFP)

Liputan6.com, Jakarta- Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Armenia dan Azerbaijan sekali lagi telah setuju untuk menghormati "gencatan senjata kemanusiaan" dalam konflik Nagorno-Karabakh yang mulai berlaku pada Senin (26/10/2020).

Dikutip dari AFP, para pemimpin negara di dunia telah berjuang selama berminggu-minggu untuk menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga memperkirakan bahwa hampir 5.000 orang telah tewas selama beberapa pekan terakhir dalam pertempuran di wilayah tersebut.

Sebelumnya, gencatan senjata antara kedua negara sempat gagal, yang dinegosiasikan oleh Prancis dan ditengahi oleh Rusia.

Menurut pernyataan bersama dari Departemen Luar Negeri AS, Gencatan senjata terbaru akan berlaku pukul 8:00 waktu setempat pada Senin (26/10).

Pada 25 Oktober, Azerbaijan menyambut baik kesepakatan itu dalam sebuah pernyataan dari duta besarnya untuk AS, Elin Suleymanov, namun masih menuding Armenia.

"Kami mendesak Armenia untuk melaksanakan gencatan senjata dan menghentikan provokasi militernya seperti yang telah disepakati," kata Suleymanov.

Azerbaijan berkomitmen kuat untuk mencapai perdamaian dengan tingginya jumlah warga sipil Azerbaijan yang dalam beberapa pekan terakhir telah menunjukkan siapa penyerang sebenarnya," sebutnya.

Saksikan Video Berikut Ini:

Ketika dunia tengah sibuk menekan angka kasus covid-19, pertempuran justru pecah antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh.

2 dari 2 halaman

Negosiasi Berjalan Secara Intensif

FOTO: Kerusakan Nagorno-Karabakh Akibat Pertempuran Armenia dan Azerbaijan — Pemandangan kebakaran pada pabrik lokal menyusul penembakan baru-baru ini selama pertempuran Azerbaijan dan Armenia di wilayah separatis Nagorno-Karabakh, Terter, Azerbaijan, Senin (19/10/2020). Pertempuran di Nagorno-Karabakh berkecamuk selama lebih dari tiga minggu. (AP Photo/Aziz Karimov)

Pada 23 Oktober, Menteri Luar Negeri AS Pompeo telah bertemu secara terpisah di Washington DC dengan dengan Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov, untuk mendesak mereka agar "mengakhiri kekerasan dan melindungi warga sipil."

Negosiasi berlanjut pada 24 Oktober di Washington dengan pertemuan Wamenlu Biegun dan panggilan dari penasihat keamanan nasional AS Robert O'Brien kepada PM Armenia Nikol Pachinian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.

Dorongan gencatan senjata kemudian datang setelah Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun bertemu dengan Menlu Mnatsakanyan dan Menlu Bayramov serta ketua bersama Grup OSCE Minsk, yang terdiri dari AS, Prancis dan Rusia di Washington D.C, AS pada 24 Oktober.

Menlu Pompeo mengungkapkan via Twitter bahwa negosiasi telah berjalan secara "intensif".

"Selamat kepada mereka semua karena setuju untuk memenuhi gencatan senjata hari ini. Nyawa akan diselamatkan di kedua negara," tulis O'Brien di Twitter pada 25 Oktober.

Selain itu, Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan bahwa para ketua bersama OSCE Minsk dan para menteri luar negeri dari kedua pihak "setuju untuk bertemu lagi di Jenewa pada 29 Oktober" untuk menemukan "semua langkah yang diperlukan guna mencapai penyelesaian damai konflik Nagorno-Karabakh."

Azerbaijan dan Armenia telah terlibat dalam konflik sengit atas Karabakh sejak separatis Armenia yang didukung oleh Yerevan menguasai wilayah itu dalam perang tahun 1990-an. 30.000 orang tewas dalam pertempuran tersebut.

Kemerdekaan yang dideklarasikan sendiri oleh Karabakh belum diakui saat ini secara internasional, bahkan oleh Armenia, dan tetap menjadi bagian dari Azerbaijan di bawah hukum internasional.

Dalam konflik yang telah meletus sejak 27 September itu, Armenia dan Azerbaijan sama-sama mengklaim sebagai sasaran penduduk sipil, dan menuduh adanya pelanggaran perjanjian sebelumnya.

Kondisi Gaza, Sebelum dan Sesudah Perang Israel dan Milisi Hamas