Gaya Kebijakan Luar Negeri Era Trump, Hindari Kerja Sama Multilateral Hingga Diplomasi Twitter

Sejak menjabat sebagai presiden, Trump telah merusak kerja sama internasional. Hanya tiga hari setelah menjabat, Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari dari Trans-Pacific Partnership, yakni sebuah perjanjian perdagangan dengan negara-negara Asia.

Di bawah pimpinannya juga, AS banyak menarik diri dari kesepakatan dan badan kerja sama internasional, seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kesepakatan iklim Paris 2015.

Selain itu, tindakan formatif AS seringkali bersifat sepihak dan mengabaikan konsensus internasional, seperti keputusan yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan merelokasi Kedutaan Besar AS di sana.

Margaret MacMillan, profesor sejarah dari universitas Toronto dan Oxford yang juga merupakan sejarawan tamu di Council on Foreign Relations, mengatakan bahwa AS telah “benar-benar merusak jaringan aliansi dan lembaga internasional yang berguna untuknya. Saya pikir hal itu telah membuat posisi Amerika Serikat di dunia menjadi jauh lebih lemah.”

Survei dari lembaga riset nonpartisan yang berbasis di Washington D.C., Pew Research Center, pada September 2020 juga menunjukkan bahwa tingkat persetujuan AS di antara banyak negara telah turun ke level paling rendah dalam beberapa dekade.

“Sikap antagonisme Trump terhadap multilateralisme mewakili perbedaan filosofis antara Washington dan ibu kota negara-negara Eropa,” tulis lembaga riset asal AS, Carnegie Endowment for International Peace, dalam laporan penilaian yang dipublikasikan pada Februari 2020 tentang kerja sama Transatlantik, kemitraan Eropa-Amerika yang muncul sejak Perang Dunia II dan diwakili oleh nilai-nilai, tujuan dan pendekatan global yang sama. 

Namun keretakan Uni Eropa dan AS di bawah Trump lebih dari sekadar perpecahan ideologis.

Ia secara aktif telah membongkar dan menjungkirbalikkan hubungan Transatlantik.

Trump juga berulang kali mempertanyakan kegunaan aliansi seperti NATO, mengumumkan penarikan pasukan AS dari Jerman, memberlakukan tarif perdagangan terhadap UE dan mengancam pemberian sanksi atas pipa gas milik Rusia, Nord Stream 2.

Mengenai cara komunikasi kebijakan luar negeri, Trump dan pemerintahannya juga kerap menyampaikan pesan yang beragam pada waktu yang berbeda dan melalui saluran komunikasi yang berbeda, termasuk melalui akun Twitter pribadi Trump, yang sering menampilkan retorika permusuhan.

Alexi Drew, peneliti media sosial dan eskalasi konflik di Pusat Studi Sains dan Keamanan King's College London, menunjuk pada hubungan AS-Iran sebagai contoh utama betapa gaya diplomasi Trump lewat Twitter telah membuat sulit, menimbulkan potensi bahaya, serta menimbulkan konfrontasi internasional. 

“Sangat sulit, jika Anda menempatkan diri pada posisi (Menteri Luar Negeri Iran Javad Mohammed) Zarif dan rakyat Iran, untuk memastikan seeprti apa sebenarnya posisi AS saat Anda mengalami sejumlah kontradiksi dari Departemen Luar Negeri dan berbagai akun Donald Trump,” ujara Drew menggarisbawahi akun-akun yang seringnya menyampaikan pesan yang tidak selaras.

Konsekuensi lebih lanjut dari empat tahun masa kepresidenan Donald Trump adalah bahwa para penguasa otokratis lainnya semakin berani di panggung global.

Salah satu contohnya adalah sikap Trump terhadap Arab Saudi setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Di tengah semakin banyaknya bukti bahwa anggota tertinggi keluarga kerajaan Saudi diduga terlibat dalam kematian jurnalis tersebut, Trump menyatakan dukungannya kepada pemerintah Saudi.

Di bawah Trump, “mereka (para pemimpin otoriter) tidak akan mendapat tekanan balik dari Amerika Serikat saat ini,” kata MacMillan.