MA AS Tolak Permintaan Partai Republik Setop Penghitungan Suara di Pennsylvania

Ilustrasi Pilpres AS 2020, penghitungan suara atau voting. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Washington D.C- Partai Republik Wilayah Pennsylvania meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menghentikan penghitungan suara di negara bagian tersebut.

Namun, seorang hakim Mahkamah Agung AS telah menolak permintaan tersebut dan meminta surat suara yang datang terlambat untuk dipisahkan dari surat suara lainnya, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (7/11/2020).

Hakim Mahkamah Agung AS, Samuel Alito memerintahkan otoritas Pennsylvania untuk terus memisahkan surat suara yang datang terlambat, dan menegaskan kebijakan para pejabat pemilu negara bagian tersebut.

Sebagian besar surat suara via pos itu diyakini dimenangkan Biden.

Sementara itu, Partai Republik meminta surat-surat suara tersebut didiskualifikasi berdasarkan hukum Pennsylvania.

Partai Republik, dalam langkah pertama, meminta pengadilan tinggi untuk memisahkan surat suara yang tiba terlambat dari pukul 8 malam pada Hari Pemilihan dipisahkan dari yang lain dan tidak dihitung.

"Mengingat hasil pemilihan umum 3 November 2020, pemungutan suara di Pennsylvania mungkin akan menentukan presiden Amerika Serikat berikutnya," kata Partai Republik Wilayah Pennsylvania dalam pernyataannya.

"Tidak jelas apakah semua 67 badan pemilu distrik memisahkan surat suara yang datang terlambat," tambah pernyataan itu.

Saksikan Video Berikut Ini:

Negara bagian Pennsylvania menjadi sorotan pada pilpres AS 2020. Negara bagian ini masih terus melakukan perhitungan suara, dan dinilai bakal jadi penentu kemenangan Trump maupun Biden.

2 dari 3 halaman

Pemberhentian Hitungan Suara Dinilai Tak Pengaruhi Keunggulan Posisi Biden

Antusiasme Warga Virginia Ikut Pemungutan Suara Awal — Para pemilih mengantre memberikan suara dalam pemungutan suara awal secara langsung untuk pilpres AS di Fairfax, Virginia, AS (18/9/2020). Warga dapat memilih untuk memberikan suara secara langsung atau melalui pos sebelum Hari Pemilu yang jatuh pada 3 November mendatang. (Xinhua/Liu Jie)

Selama berbulan-bulan, Partai republik telah memperjuangkan keputusan negara bagian untuk menerima surat suara yang telah dikirim dengan cap pos pada 3 November dan tiba pada 6 November 2020.

Mahkamah Agung Negara Bagian Pennsylvania memutuskan keputusan itu sah dan kemudian naik banding dalam sistem federal.

Mahkamah Agung AS, yang memiliki kursi kosong pada 19 Oktober 2020, menolak untuk menanggapi kasus tersebut, membagi 4-4 konservatif-liberal.

Tetapi hal itu juga mengindikasikan bahwa mereka dapat menangani kasus setelah pemungutan suara, dan sekarang memiliki sembilan anggota setelah konservatif Amy Coney Barrett yang dicalonkan Donald Trump bergabung pada akhir Oktober 2020.

Bahkan jika pengadilan mengeluarkan penundaan penghitungan, hal itu kemungkinan tidak membuat perbedaan dalam hasil.

Sebuah analis pemilu mengatakan bahwa jumlah surat suara yang terlambat bisa jauh lebih sedikit daripada keunggulan Biden atas Trump di negara bagian tersebut.

3 dari 3 halaman