HEADLINE: Donald Trump Gugat Hasil Pilpres AS 2020, Seberapa Besar Peluang Menangnya?

Tim kampanye Joe Biden menyebut gugatan Donald Trump ke pengadilan terhadap hasil pemilu Amerika Serikat 2020 tidaklah berguna. Gugatan Trump dituding bersifat oportunitis.

"Ini untuk menciptakan peluang bagi mereka untuk memberi pesan palsu tentang apa yang terjadi di proses pemilihan," ujar Bob Bauer, ahli hukum di kubu Joe Biden, seperti dilansir AP News, Senin (9/11/2020).

Bob Bauer juga berkata, tim Donald Trump "terus-terusan menuding adanya hal yang tidak regular, kegagalan sistem, dan kecurangan tanpa adanya basis."

Sejauh ini, Donald Trump protes kecurangan pada pemerintah negara bagian dan layanan pos AS.

Salah satu upaya Donald Trump adalah perhitungan suara dihentikan agar tidak menghitung suara yang baru ada sesusah hari pencoblosan tanggal 3 November. Tim Joe Biden meminta agar perhitungan tetap dilanjutkan.

Tim Joe Biden mengambil slogan "Count Every Vote" (hitung setiap suara).

"Rakyat tidak akan dibungkam, di-bully, atau menyerah. Setiap suara harus dihitung," ujar Joe Biden via Twitter.

Dalam pidato kemenangan di Wilmington, Delaware, pada 7 November Joe Biden turut menyampaikan pesan kepada pemilih dan suporter Trump. Ia menyerukan persatuan dan rekonsiliasi.

"Sekarang untuk Anda semua yang memilih Presiden Trump, saya memahami kekecewaan Anda malam ini. Saya sendiri telah kehilangan beberapa kali, tapi sekarang mari saling memberi kesempatan," kata Biden, dikutip dari CNN.

Mantan wakil presiden itu mengatakan sudah waktunya kedua belah pihak "saling mendengarkan lagi".

"Sudah waktunya untuk menyingkirkan retorika kasar, menurunkan suhu, bertemu lagi, saling mendengarkan lagi, dan untuk membuat kemajuan, kita harus berhenti memperlakukan lawan kita sebagai musuh kita. Mereka bukan musuh kita. Mereka orang Amerika," kata Biden.

Joe Biden melanjutkan, "Alkitab memberitahu kita untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya membangun, ada waktu menuai, ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ini adalah waktu untuk menyembuhkan di Amerika."

Ia juga menyampaikan bahwa warga Amerika Serikat telah menentukan pilihan mereka dengan jelas. "Rakyat negara ini telah berbicara bahwa mereka telah memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi rakyat," katanya.

"Kami menang dengan suara terbanyak yang pernah diberikan untuk tiket presiden dalam sejarah bangsa," tambahnya.

Biden melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa ia terkejut dengan perayaan di jalan-jalan di seluruh negeri yang menyebutnya sebagai "curahan kegembiraan, harapan, iman yang diperbarui di hari esok untuk membawa hari lain. " Hal ini merujuk pada perayaan yang diadakan para pendukung Biden usai kemenangannya diumumkan. 

"Saya tersanjung dengan kepercayaan dan keyakinan yang Anda berikan kepada saya," Biden memungkasi.

Presiden Donald Trump telah menyatakan tidak akan menerima hasil Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 jika dia kalah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika ia dinyatakan kalah secara resmi namun tetap tidak ingin meninggalkan Gedung Putih.

Dalam satu skenario, bila Joe Biden menang dengan selisih yang cukup lebar di negara bagian sehingga hasil pemilu yang sebenarnya tidak diragukan lagi, maka akan menentang pernyataan Trump yang mengatakan ia hanya akan kalah bila dicurangi.

Menurut Amandemen Ke-20, jika Trump kalah dalam pemilihan, masa jabatannya akan berakhir pada 20 Januari 2021, di mana dia secara resmi akan menyerahkan kewenangan panglima tertinggi AS kepada Biden.

"Bahkan jika ia tidak setuju dengan hasilnya, hampir pasti ia akan dikeluarkan dari Gedung Putih," ujar Robert Shapiro, seorang profesor dan mantan direktur pelaksana Institut Penelitian dan Kebijakan Sosial dan Ekonomi Universitas Columbia.

Dikutip dari Livescience, Senin (9/11/2020), segala kemungkinan dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Trump mungkin secara resmi kalah dalam pemilihan, lalu setuju untuk meninggalkan jabatannya atau ia mungkin bisa bertahan di kantornya.

Dalam lembaran hukum, tidak banyak yang bisa dilakukan Trump untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Biden pergi ke Gedung Putih dan Dinas Rahasia mengawal Trump keluar, itulah yang akan terjadi. Semua pegawai negeri pemerintah, setiap pegawai Amerika Serikat melapor kepada Joe Biden pada saat itu," imbuh Saphiro, seorang pakar politik asal AS.

Seorang sejarawan Universitas Stanford Jonathan Gienapp mengatakan, penolakan Trump untuk berkomitmen pada transfer kekuasaan secara damai membuat kekuatan institusi Amerika dipertanyakan.

Konstitusi sendiri tidak memiliki perlindungan langsung untuk memastikan perdamaian dan sebaliknya mengasumsikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pemilu memiliki komitmen yang sama untuk mematuhi hasil.

"Kami memiliki lembaga yang dapat dipanggil untuk menengahi perselisihan atau menolak perampasan kekuasaan yang melanggar hukum, tetapi perlindungan yang akan memutuskan masalah lebih bersifat politis daripada konstitusional," tambahnya.

"Pada akhirnya, transisi akan terjadi dan pemerintahan baru segera terwujud, lalu pemerintahan lama harus pergi," imbuh Shapiro.

Bukan Pertama

Trump telah berulang kali mengatakan di depan umum bahwa dia mengharapkan dapat memenangkan pemilihan melalui pertempuran pengadilan (sebagai upaya banding dari kemenangan dalam pemungutan suara).

Hal itu bukan pertama kali terjadi. Dalam pemilihan presiden AS tahun 2000, Gubernur Texas George W. Bush mengalahkan Wakil Presiden Al Gore, bukan dengan jelas memiliki suara terbanyak yang mendukungnya, tetapi dengan lebih efektif melawan pertempuran di pengadilan setelah hasil Florida yang begitu kabur.

Namun baik Bush maupun Gore tidak menyebut penyimpangan hukum sebelum pemilu benar-benar terjadi (tidak seperti Trump). Gore berjuang untuk melakukan penghitungan ulang, sedangkan Bush berjuang untuk menghentikan penghitungan ulang.

Trump sendiri telah melakukan upaya sebelum hari pemilihan untuk mencegah orang memberikan suara di negara bagian yang jadi kunci. Pengacara Republikan telah menyebar ke seluruh negeri untuk mempersulit pemungutan suara, namun sejauh ini langkah itu tidak berhasil.

Undang-undang federal mengatakan bahwa negara bagian harus menyelesaikan pilihan pemilih mereka pada 8 Desember. Lalu pada 14 Desember, lembaga pemilihan memberikan suara mereka. Pada saat itu, proses penghitungan telah selesai.

Jika lebih banyak suara Trump, dia akan mendapatkan pelantikan kedua. Jika lebih banyak suara untuk Biden, dia akan menjadi presiden terpilih yang sah di luar jangkauan gugatan pengadilan. 

Meskipun Trump telah menolak untuk berkomitmen pada transfer kekuasaan secara damai, dia belum secara eksplisit mengatakan dia akan menolak hasil bahkan pada saat ini. Hal ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah Amerika.

Ditanya apakah ada presiden yang pernah mengisyaratkan penolakan untuk menerima hasil pemilu, Bruce Schulman, seorang sejarawan di Universitas Boston, mengatakan tidak ada.

"Tidak ada preseden yang benar-benar seperti itu," imbuh Schulman.

Pada 1824, Andrew Jackson, John Quincy Adams, Henry Clay dan William Crawford semuanya mencalonkan diri sebagai presiden, tidak ada yang memenangkan pemilihan mayoritas di perguruan tinggi dan DPR memilih Adams sebagai presiden.

Kontes kongres 1876 berakhir ketika Republikan Rutherford B. Hayes berjanji kepada Kongres Demokrat bahwa ia akan mengakhiri Rekonstruksi sebagai imbalan atas suara mereka. Itu tetap menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Amerika. Tetapi dalam kasus ini, yang kalah tetap menerima hasil akhirnya.

Pada hari-hari setelah pemilihan umum Amerika Serikat dilaksanakan, tim kampanye Presiden Donald Trump telah mengajukan tuntutan hukum di negara-negara bagian di mana persaingan sangat ketat.

Gugatan hukum itu berpotensi masih akan terus diproses oleh kubu petahana, meski pesaing mereka, Capres Joe Biden dari Partai Demokrat, telah dinyatakan sebagai presiden terpilih berdasarkan proyeksi hitungan electoral votes yang dilakukan oleh kantor media besar AS.

Joe Biden mengantungi 290 electoral votes dari ambang batas 270 suara yang dibutuhkan untuk menang. Sementara Donald Trump hanya meraih 214 suara, the Associated Press melaporkan.

Biden melesat dalam persaingan setelah memenangi popular vote di negara bagian Pennsylvania, membuat jatah electoral votes jatuh ke tangannya --jatah suara yang kemudian mengantarkan mantan wapres AS pada era Barack Obama itu melampaui ambang batas 270 suara.

Namun, kubu Donald Trump belum menerima kekalahan. Sang miliarder nyentrik itu sendiri mengklaim bahwa dirinyalah yang memenangi pemilu.

Ia juga menyebut bahwa "pemilu belum usai", dan sejumlah gugatan hukum dari kubunya akan disiapkan.

Berikut 5 gugatan hukum terbaru dari kubu Donald Trump dalam Pilpres AS 2020, dirangkum dari ABC News:

1. Pennsylvania

Tim Kampanye Trump dan tim hukumnya telah melakukan beberapa tindakan hukum di negara bagian tersebut.

Terbaru pada hari Sabtu, setelah Biden menjadi pemenang yang jelas di Pennsylvania - dan, sebagai akibatnya, presiden terpilih - pengacara Trump, Rudy Giuliani, berjanji untuk mengajukan gugatan pada hari Senin untuk menantang perilaku pejabat pemilihan di negara bagian tersebut.

Giuliani menuduh bahwa kampanye Trump kehilangan kemampuan untuk menonton surat suara yang sedang diproses. Dia mengatakan kampanye tersebut akan membuat tuduhan serupa di negara bagian lain yang dapat menyebabkan kampanye untuk membuat kasus "gugatan nasional besar-besaran."

2. Georgia

Tim Kampanye Trump mengajukan gugatan bersama dengan Partai Republik Georgia Rabu di Chatham County berusaha untuk memerintahkan kabupaten untuk mengumpulkan, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua surat suara yang diterima setelah batas waktu negara bagian pukul 7 malam pada Hari Pemilihan.

Hakim Wilayah Chatham James Bass menolak gugatan tersebut selama sidang pada Kamis pagi, dengan alasan kurangnya bukti bahwa surat suara yang dirujuk dalam petisi diterima setelah batas waktu.

3. Michigan

Pada Rabu, Tim Kampanye Trump mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian yang meminta penghitungan suara dihentikan sampai pengadilan dapat menegakkan aturan yang mengizinkan pengamat kampanye untuk menonton surat suara dibuka dan dihitung. Kampanye tersebut menuduh bahwa pengamat pemilu tidak diberi akses close-up untuk mengamati penghitungan suara di lokasi di Detroit.

Seorang hakim di Michigan mengatakan Kamis sore bahwa dia akan menolak pembelaan, sebagian besar atas dasar bahwa penghitungan sebagian besar sudah dilakukan.

Pada hari Jumat, Hakim Cynthia Stephens mengeluarkan perintah resminya yang menolak permintaan kampanye Trump untuk menghentikan penghitungan di Wayne County, yang mencakup Detroit, yang secara khusus mengutip kurangnya bukti dan detail yang diberikan oleh kampanye tersebut.

"Seperti yang tercantum dalam catatan sidang 5 November 2020, penggugat tidak berhak atas bantuan darurat luar biasa yang mereka minta," tulisnya.

4. Arizona

Dalam gugatan baru pada hari Sabtu, Tim Kampanye Trump dan Komite Nasional Republik menuduh bahwa suara ditolak dengan tidak semestinya, mengangkat masalah yang sama seperti gugatan Sharpie yang diberhentikan. Mereka mengklaim bahwa "kemungkinan ribuan pemilih di seluruh Maricopa County telah dicabut haknya oleh penggantian tabulator yang tidak tepat secara sistematis."

Sekretaris negara Arizona dan pejabat pemilihan Maricopa County telah berulang kali mengatakan bahwa Sharpies tidak menimbulkan masalah pada peralatan tabulasi.

5. Nevada 

Pada Kamis, Tim Kampanye Trump mengumumkan sedang mengajukan gugatan di pengadilan federal di Clark County atas penipuan pemilih. Gugatan tersebut, yang diajukan hari itu juga oleh kelompok GOP Nevada, menuduh bahwa "prosedur yang longgar untuk mengautentikasi surat suara yang masuk lebih dari 3.000 contoh individu yang tidak memenuhi syarat yang memberikan suara."

Gugatan tersebut meminta putusan sela pengadilan yang mengarahkan pekerja pemungutan suara untuk secara manual memeriksa semua tanda tangan surat suara dan untuk memungkinkan "akses yang berarti" ke penghitungan surat suara.

Seorang hakim pengadilan distrik Nevada menolak permintaan darurat pada Jumat sore. Hakim James Gordon mengatakan dia tidak berpikir penggugat datang ke pengadilan dengan "cukup bukti" untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari "pembebasan luar biasa dari sebuah perintah" yang akan membuatnya "mendikte bagaimana Clark County harus melakukan pekerjaan mereka."