Kalah Pemilu AS 2020, Ini Langkah Hukum Trump di 6 Negara Bagian yang Dimenangkan Biden

Joe Biden diproyeksikan menang di Pennsylvania. Pada 4 November, kampanye Trump mengajukan gugatan yang menuduh kurangnya akses bagi pemantau pemilu di negara bagian tersebut.

Pemantau jajak pendapat adalah orang-orang yang mengamati penghitungan suara, dengan tujuan untuk menjamin transparansi. Mereka diperbolehkan di sebagian besar negara bagian selama mereka terdaftar sebelum hari pemilihan.

Di beberapa daerah tahun ini, ada pembatasan yang diberlakukan sebelum hari pemilihan, sebagian karena virus corona. Ada juga batasan kapasitas yang ditetapkan untuk menghindari intimidasi.

Sebuah perimeter 20 kaki (enam meter) dipasang di fasilitas penghitungan Philadelphia, tetapi hal ini ditentang. Keputusan pengadilan pada 5 November mengatakan itu harus dikurangi menjadi enam kaki - selama pengamat pemilu mematuhi protokol COVID-19.

Pada hari yang sama, kampanye Trump menuduh pejabat pemilihan melanggar perintah hakim dan mengajukan gugatan federal untuk menghentikan penghitungan di Philadelphia, tapi kemudian ditolak.

Rudy Giuliani, seorang pengacara presiden, mengatakan, "Bahkan ketika perintah pengadilan diperoleh untuk mengizinkan inspektur Republik untuk mendekat enam kaki, mereka memindahkan orang-orang yang menghitung surat suara sejauh enam kaki lagi."

Pejabat pemilu bersikeras mereka berperilaku baik dan telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung negara bagian.

Tantangan hukum di Pennsylvania juga berpusat pada keputusan negara bagian untuk menghitung surat suara yang bercap pos pada hari pemilihan tetapi tiba hingga tiga hari kemudian.

Pada 6 November, Partai Republik mengajukan banding atas keputusan ini, menginginkan semua surat suara yang diterima setelah hari pemilihan didiskualifikasi.

Matthew Weil, direktur proyek pemilihan Pusat Penelitian Kebijakan Bipartisan, mengatakan dia sangat prihatin tentang perselisihan ini karena pengadilan tertinggi negara itu yakni Mahkamah Agung AS menemui jalan buntu sebelum pemilihan. Ini terjadi sebelum Hakim Amy Coney Barrett, yang ditunjuk oleh Presiden Trump, dikonfirmasi.

"Saya pikir ada risiko bahwa beberapa surat suara (pos) yang diberikan pada hari pemilihan dan tidak diterima sampai hari Jumat dapat dibuang," katanya.Tapi Weil menambahkan: "Dugaan saya adalah bahwa itu tidak akan menjadi sejumlah besar surat suara yang bisa dibuang," jadi pemilihan harus "sangat, sangat dekat untuk itu".

Kasus lain yang sedang berlangsung mempermasalahkan berapa lama pemilih harus diberikan bukti identifikasi jika hilang atau tidak jelas pada surat suara mereka.

Para pemilih saat ini diizinkan untuk melakukan proses ini hingga 12 November, tetapi kampanye Trump mengajukan gugatan pada 5 November untuk mengurangi tenggat waktu ini hingga tiga hari.

Pada 9 November, kampanye Trump mengajukan gugatan lebih lanjut untuk menghentikan sertifikasi hasil, dengan alasan bahwa negara bagian yang melakukan pemungutan suara secara langsung - yang disukai Donald Trump - untuk pengawasan yang lebih cermat daripada pemungutan suara melalui pos.

Jaksa Agung Pennsylvania mengatakan gugatan baru ini "tidak berguna", dan para ahli mengatakan itu tidak mungkin berhasil.

Di Pennsylvania, Biden unggul dengan 49,8% suara, sementara Trump 49,1%.

Tim kampanye presiden Trump mengatakan akan meminta penghitungan ulang di Wisconsin "berdasarkan ketidaknormalan yang terlihat" pada hari pemilihan, meskipun ini tidak memerlukan gugatan.

Tidak jelas kapan penghitungan ulang ini akan dilakukan, karena biasanya ini tidak terjadi sampai setelah pejabat selesai meninjau suara.

Batas waktu negara bagian untuk melakukan proses ini adalah 17 November.

Profesor Sekolah Hukum Universitas Columbia Richard Briffault mengatakan juga ada penghitungan ulang di Wisconsin pada tahun 2016, dan itu "mengubah sekitar seratus suara". 

Di Wisconsin, Biden unggul dengan 49,6% suara, sementara Trump 48,9%.

Trump memenangkan negara bagian Michigan pada 2016 dengan selisih terkecil--lebih dari 10.700 suara--dan Biden telah diproyeksikan sebagai pemenang di sini pada 2020.

Pada 4 November, kampanye Trump mengajukan gugatan untuk menghentikan penghitungan klaim dengan alasan kurangnya akses untuk mengamati proses tersebut.

Seorang hakim menolak gugatan tersebut, dengan mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa prosedur pengawasan tidak diikuti.

Gugatan lain diajukan pada 9 November di mana tim Trump berusaha memblokir sertifikasi hasil di Wayne County, mengutip keluhan lebih lanjut dari pengamat jajak pendapat.

Di Michigan, Biden unggul dengan 50,6% suara, sementara Trump 47,9%.

Partai Republik Nevada menulis di Twitter dan mengatakan: "Ribuan orang telah diidentifikasi yang tampaknya telah melanggar hukum dengan memberikan suara setelah mereka pindah dari Nevada."

Gugatan yang diajukan pada tanggal 5 November, menuduh bahwa "prosedur yang lemah untuk mengautentikasi surat suara melalui pos lebih dari 3.000 contoh individu yang tidak memenuhi syarat yang memberikan suara."

Tim hukum presiden menghasilkan daftar orang yang diklaim telah pindah dari negara bagian tetapi ikut memilih juga. Tapi - seperti yang ditunjukkan oleh Politifact - daftar itu saja tidak membuktikan pelanggaran hukum.

Orang yang meninggalkan negara bagian dalam waktu 30 hari sebelum pemilihan masih dapat memberikan suara di Nevada. 

Pelajar dan personel militer dari Nevada - yang tinggal di tempat lain - juga dapat memberikan suara.Kasus ini difokuskan pada pemilih di Clark County, tetapi petugas registrasi kabupaten mengatakan: "Kami tidak mengetahui adanya surat suara yang tidak tepat yang sedang diproses."

Dalam kasus terpisah yang diajukan pada 5 November, Partai Republik mencoba menghentikan penggunaan mesin verifikasi tanda tangan di penghitungan - tetapi upaya mereka diblokir oleh hakim federal.

Di Nevada, Biden unggul dengan 50,2% suara, sementara Trump 47,5%.

Gugatan diajukan di Chatham County Georgia untuk menghentikan penghitungan suara pada 4 November, dengan tuduhan masalah dengan pemrosesan surat suara.

Ketua Republik Georgia David Shafer menulis di Twitter bahwa pengamat partai melihat seorang wanita "mencampur lebih dari 50 surat suara ke dalam tumpukan surat suara absensi yang tak terhitung jumlahnya".

Pada 5 November, seorang hakim menolak gugatan ini, dengan mengatakan "tidak ada bukti" akan tuduhan pencampuran surat suara yang tidak tepat.

Di Georgia, Biden unggul dengan 49,5% suara, sementara Trump 49,3%.

Kampanye Trump mengajukan gugatan di Arizona pada 7 November, mengklaim beberapa suara hukum ditolak.

Kasus tersebut mengutip pernyataan beberapa pemantau pemilu dan dua pemilih yang mengklaim bahwa mereka memiliki masalah dengan mesin pemungutan suara.

Gugatan itu pun kini sedang ditinjau.

Di Arizona, Biden unggul dengan 49,4% suara, sementara Trump 49,1%.

Pada 4 November, Trump mengklaim penipuan pemungutan suara namun tanpa memberikan bukti dan berkata, "Kami akan pergi ke Mahkamah Agung AS".

Jika hasil pemilu digugat, biasanya pertama-tama diperlukan tim hukum untuk menggugatnya di pengadilan negara bagian - meskipun Barr juga telah menyetujui "penyelidikan awal" oleh jaksa federal.

Hakim negara bagian kemudian harus mendukung tantangan tersebut dan memerintahkan adanya penghitungan ulang.

Mahkamah Agung kemudian bisa diminta untuk menimbang.