Anggaran Pendidikan RI Kebanyakan untuk Gaji Guru, Kualitasnya?

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia merilis laporan berjudul How Indonesia's Subnational Government Spend Their Money on Education. Terkuak bahwa 86 persen anggaran pendidikan di daerah hanya untuk gaji guru, bukan pengembangan kualitas pendidikan. 

Sebanyak 86 persen dipakai untuk "gaji dan tunjangan guru", sementara infrastruktur hanya 5 persen saja, biaya operasional hanya 3 persen, dan pelatihan guru hanya 1 persen.

"Jadi memang dari 27 kabupaten/kota yang kami survey... kurang lebih 86 persen dari total anggaran mereka dialokasikan untuk gaji guru," ujar ekonom Bank Dunia, Rhytia Afkar, Rabu (18/11/2020).

Porsi terbesar anggaran 86 persen itu untuk gaji guru PNS, namun ada juga untuk guru kontrak dan honorer. Rhytia menyebut ada juga distrik yang anggaran personelnya mencapai 90 persen.

Kabupaten Sragen memiliki alokasi tertinggi, yakni 96 persen, sementara alokasi di Surabaya adalah yang paling rendah, yakni 56 persen.

Bank Dunia berkata, anggaran gaji guru yang tinggi membuat mayoritas kabupaten/kota tak punya banyak anggaran untuk program kualitas pendidikan. 

Pasalnya, Bank Dunia menyebut anggaran gaji guru yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas.

"Sisanya hanya 14 persen untuk belanja non-gaji. Belanja non-gaji ini bisa mencakup misalnya program BOSDA atau beasiswa, teacher training, itu semua masuk ke situ," jelas ekonom Bank Dunia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: