Militer Australia Akui Bunuh 39 Warga Sipil di Afghanistan Secara Tidak Sah

Adapun serangkaian bukti yang mengungkap 25 pasukan khusus Australia terlibat dalam pembunuhan terhadap tahanan, petani, dan warga sipil lainnya meliputi:

• Informasi kredibel mengenai 23 insiden pembunuhan di luar hukum yang menewaskan 39 orang.
• Pembunuhan secara ilegal dimulai pada 2009, dengan mayoritas pembunuhan terjadi pada 2012 dan 2013.
• Insiden anggota patroli baru yang menembak tahanan untuk meraih "pembunuhan pertama mereka," dan kemudian menyimpan bukti palsu.
• Tidak ada satu pun pembunuhan yang terjadi saat peperangan, atau dalam keadaan di mana niat pelaku "tidak jelas, bingung, atau salah" (semua dilakukan dengan sadar).
• Setiap individu yang diselidiki sangat menyadari "hukum konflik bersenjata dan aturan keterlibatan yang mereka jalankan."
• Beberapa dari mereka yang diduga terlibat dalam insiden tersebut masih bertugas di militer Australia.
• Laporan tersebut merekomendasikan 19 orang untuk diselidiki atas kemungkinan tuduhan kriminal, termasuk pembunuhan.

"Saya telah menerima semua temuan Inspektur Jenderal dan rencana implementasi yang komprehensif sedang dikembangkan untuk melaksanakan 143 rekomendasinya dan setiap tindakan tambahan yang diperlukan," kata Campbell.

Unit militer elit Australia dikerahkan di Afghanistan bersama pasukan AS dan sekutu pada tahun 2002 setelah serangan di New York dan Washington pada 11 September 2001.

Lembaga penyiaran publik ABC mengungkapkan dugaan kekejaman setelah mendapatkan dokumen yang bocor dari Angkatan Pertahanan Australia yang dikenal sebagai "Afghan Files" yang mengungkap klaim bahwa tentara Australia telah membunuh pria dan anak-anak yang tidak bersenjata.

Polisi Australia melakukan penyelidikan terhadap jurnalis yang menerbitkan penemuan tersebut karena secara ilegal memperoleh informasi militer rahasia. Tuduhan itu kemudian dibatalkan.

Sebelum hasil penyelidikan dipublikasikan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa setiap klaim yang terbukti akan dituntut di pengadilan, sebuah langkah yang dianggap menghalangi yurisdiksi oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Australia menarik sebagian besar pasukannya dari Afghanistan pada 2013.

Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan 2.000 tentara AS dari negara itu pada Januari 2021 menyusul pembicaraan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.