Vaksin COVID-19 Bisa Jadi Alat Politik? Ini Kata Dunia Internasional

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan vaksin virus corona buatan dalam negeri yang dinamai merah putih ditargetkan dapat di didistribusikan pada awal 2022. Pasalnya, bibit vaksin merah putih baru bisa diserahkan ke Bio Farma pada 2021.

Setelah itu, Bio Farma harus terlebih dahulu melakukan uji klinis fase I sampai III guna memastikan bahwa vaksin Covid-19 merah putih aman digunakan ke manusia. Jika berhasil mengantongi izin edar, barulah vaksin dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia. 

"Jika seluruh tahapan uji klinis ini berjalan baik, maka izin edar vaksin merah putih diproyeksikan diperoleh pada akhir 2021 dan didistribusikan pada awal 2022," ujar Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 19 November 2020.

Adapun vaksin merah putih ini dikembangkan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molokuler Eijkman, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian. Wiku memastikan bahwa pemerintah terus memantau proses pengembangan vaksin Covid-19 tersebut.

"Kami terus kawal dan dukung pengembangan vaksin ini dengan baik. Dengan harapan bisa segera selesai dan bisa digunakan," kata Wiku. 

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih enggan menyebutkan kandidat vaksin Covid-19 yang akan didatangkan ke Indonesia. Namun, dia menegaskan, pemerintah hanya membeli dan memakai vaksin Covid-19 yang telah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita akan membeli vaksin itu dari perusahaan, merek yang ada di dalam daftar list-nya WHO. Saya enggak berbicara mereknya apa. Asal sudah ada di dalam list-nya WHO, itu yang akan kita berikan (ke masyarakat)," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 18 November 2020. 

Menurut dia, pemerintah mengupayakan vaksin Covid-19 masuk ke Indonesia pada November atau paling lambat Desember 2020. Namun, vaksin Covid-19 harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan setibanya di Indonesia.

Salah satunya, vaksin Covid-19 harus mengantongi izin Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu.

"Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi," ujar Jokowi.